PESISIR SELATAN, KP — Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menjadi pembicara utama dalam Rapat Kerja (Raker) Wali Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan, di Gedung Painan Convention Centre (PCC), Rabu (7/5). Kegiatan yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat tersebut membahas isu-isu strategis pembangunan daerah, terutama penguatan ekonomi berbasis nagari.
Salah satu agenda utama Raker adalah mendorong implementasi program nasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM RI. Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai institusi produksi dan distribusi di tingkat lokal.
“Kopdes Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi, tapi sarana pemberdayaan masyarakat yang bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan ekonomi nagari di Pessel,” ujar Bupati Hendrajoni dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah nagari, Badan Musyawarah (Bamus), dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan koperasi berjalan profesional dan berkelanjutan.
Sementara, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, Yandes Amrianam mengatakan, para Wali Nagari dan Ketua Bamus harus mengambil peran aktif layaknya CEO dalam pengelolaan koperasi. Menurutnya, pengawasan internal penting agar koperasi tetap berjalan sesuai regulasi.
Saat ini terdapat 344 koperasi di Pesisir Selatan, namun hanya 175 yang masih aktif. Dari 49 Koperasi Unit Desa (KUD), hanya 9 yang beroperasi, dan dari 82 Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sebanyak 46 masih aktif menjalankan usaha.
Kopdes Merah Putih dinilai strategis dalam memotong rantai distribusi, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas inklusi keuangan, dan mendukung UMKM desa. Unit usaha yang potensial dikembangkan meliputi gerai sembako, apotek, klinik desa, koperasi simpan pinjam, cold storage, hingga jasa logistik.
Dari sisi pendanaan, koperasi desa dapat mengakses berbagai sumber seperti Dana APBN/APBD hingga Rp70 juta untuk pembentukan, Dana Desa untuk pengembangan ekonomi lokal, pembiayaan dari bank HIMBARA, simpanan anggota koperasi, serta hibah dan CSR dari perusahaan nasional maupun internasional. (don)