PADANG, KP – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (2/8) untuk mempelajari pola percepatan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Sumbar dikenal sebagai salah satu provinsi tercepat dalam menyelesaikan RPJPD. Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis, menjelaskan bahwa Sumbar telah menyelesaikan pembahasan RPJPD 2025-2045 dan menetapkannya sebagai Perda. Dalam hal ini, Sumbar merupakan daerah kedua tercepat di Indonesia setelah pengesahan RPJPD.
“Sumbar adalah provinsi nomor dua tercepat di Indonesia dalam mengesahkan RPJPD, dan kini menunggu sinkronisasi penerapan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” kata Raflis.
Secara kelembagaan, DPRD Sumbar saat ini tengah membahas agenda strategis lainnya, seperti Perubahan APBD 2024 dan APBD 2025. Perubahan APBD 2024 saat ini sudah memasuki tahap tanggapan gubernur terkait pandangan fraksi DPRD Sumbar. “Pembahasan komposisi Perubahan APBD 2024 terus dilakukan dan akan diselesaikan secepat mungkin untuk kepentingan daerah,” tambahnya.
Ketua rombongan DPRD Sultra, Muh Nur Sinapoy, mengungkapkan bahwa penyusunan RPJPD di Sultra menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam sinkronisasi dengan RPJMN yang masih dalam tahap pembahasan. Hal ini berdampak pada waktu proses pembangunan di daerah. “RPJPD harus selaras dengan RPJMN sebagai rujukan arah pembangunan skala makro. Kami berharap perwakilan rakyat di pusat dapat mendorong RPJMN segera rampung,” kata Sinapoy.
Dia juga menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk menyusun komposisi keuangan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat, dengan fokus pada kesejahteraan. “Pendapatan harus sejalan dengan kepentingan masyarakat. Jangan hanya fokus pada pendapatan, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tutupnya. (fai)