PADANG, KP — DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan menengah di seluruh kabupaten/kota sebagai strategi utama untuk meningkatkan jumlah lulusan yang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.
Sorotan ini mencuat dalam rapat paripurna DPRD Sumbar baru-baru ini, saat penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Abdul Rahman, mengungkapkan bahwa pada 2024 terdapat dua indikator pendidikan yang menunjukkan capaian rendah, yakni persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke perguruan tinggi (42,16%) dan persentase yang diterima (61,02%).
“Angka ini mencerminkan masih rendahnya daya saing lulusan kita. Salah satu akar persoalannya adalah belum meratanya kualitas pendidikan menengah, baik dari sisi sarana-prasarana maupun kualitas tenaga pendidik,” jelasnya.
Pansus juga menyoroti lemahnya dukungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler di sekolah serta kondisi fasilitas asrama yang belum memenuhi standar. Di SMA 2 Sumbar, misalnya, asrama putra dan putri masih berada dalam satu gedung. Sementara di SMA 1 Sumbar, jembatan menuju asrama putra dilaporkan sudah tidak layak pakai.
Menanggapi hal itu, DPRD merekomendasikan agar Pemprov segera melakukan pembenahan, mulai dari pemisahan asrama, perbaikan infrastruktur pendidikan, hingga evaluasi terhadap efektivitas program beasiswa Rajawali agar lebih tepat sasaran.
“Kami juga mendorong adanya revisi Pergub tentang beasiswa serta peningkatan alokasi BOSDA, guna memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan menengah di seluruh daerah,” ujar Abdul Rahman.
Di tempat yang sama Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, yang memimpin rapat paripurna, mengingatkan agar rekomendasi DPRD ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemprov bersama OPD terkait. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan pelaporan rutin tiap enam bulan terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut.
“Secara umum, capaian program 2024 patut diapresiasi. Namun isu strategis seperti pendidikan tidak boleh diabaikan karena menyangkut masa depan generasi muda dan daya saing daerah,” ucap Evi.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD.
“Rekomendasi DPRD adalah pijakan penting dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan. Kami akan menindaklanjutinya secara serius dan transparan melalui pelaporan rutin setiap semester,” tegas Mahyeldi. (fai)