PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Sumbar 2024 melalui sidang paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Rabu (31/1).
Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, didampingi Wakil Ketua DPRD Suwirpen Suib, dan dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Irsyad Syafar menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pembahasan Ranperda APBD-P 2024, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (P-KUA PPAS) yang menjadi rujukan APBD-P Sumbar 2024 masih bersifat tentatif dengan pendapatan daerah sebesar Rp6,8 triliun dan belanja daerah Rp7,037 triliun. “Neraca pendapatan dan belanja daerah harus diseimbangkan dalam proses pembahasan,” katanya.
Irsyad juga menekankan pentingnya Pemprov untuk cermat dalam mengusulkan anggaran pada APBD-P Sumbar 2024, belajar dari permasalahan yang terjadi pada perencanaan APBD-P 2023 yang berdampak pada tidak tercapainya proyeksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) untuk menutup defisit 2024. “Hal itu jangan terulang kembali. Apabila permasalahan yang sama terulang, akan berdampak dalam penyusunan APBD 2025 dan Perubahan APBD tahun 2025,” tegasnya.
Realisasi pendapatan daerah dari PAD semester pertama 2024 mencapai 45,87 persen, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita masyarakat meningkat. Irsyad melihat masih ada potensi untuk mencapai penerimaan daerah yang ditampung dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD tahun 2024. “Demikian beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, semoga bisa dimaksimalkan,” katanya.
Secara umum, rencana anggaran sudah sejalan dengan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang disepakati DPRD dengan Pemerintah Daerah. Fraksi-fraksi DPRD juga diminta untuk menyiapkan tanggapan, pertanyaan, ataupun meminta penjelasan terhadap rancangan perubahan APBD tersebut untuk disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya.
“Fraksi-fraksi hendaknya dapat merumuskan pandangan, pendapat dan masukan yang komprehensif, agar Ranperda Perubahan APBD dapat lebih akomodatif, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah,” tambahnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa Perubahan APBD 2024 dihadapkan dengan kondisi yang tidak mudah. Sumbar membutuhkan anggaran belanja yang cukup besar untuk mendanai program prioritas dalam APBD induk 2024. Di sisi lain, Sumbar juga memiliki keterbatasan fiskal untuk menjalankan program dan kegiatan, namun Pemprov berkomitmen untuk memaksimalkan keterbatasan yang ada guna mengakomodir urusan wajib pada Perubahan APBD 2024. Total perubahan APBD 2024 adalah Rp7,057 triliun, mengalami kenaikan Rp220,01 miliar dari APBD awal sebesar Rp6,837 triliun.
Mahyeldi kemudian merincikan, kebijakan P-APBD 2024 terdiri dari, pendapatan daerah yang ditargetkan senilai Rp6,877 triliun, atau meningkat 4,42 persen dari target awal APBD senilai Rp6,586 triliun.
Target itu terdiri dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp3,394 triliun, target Pendapatan Transfer Rp3,453 triliun, dan Target Pendapatan Lain-lain Rp29,870 miliar.
Kemudian untuk belanja daerah, Mahyeldi menyebutkan, dalam Ranperda P-APBD 2024 direncanakan sebesar Rp7,037 triliun. Terdiri dari Belanja Operasi (Rp4,726 triliun), Belanja Modal (Rp863,499 miliar), Belanja Tidak Terduga (Rp29,333 miliar), dan Belanja Transfer (Rp1,418 triliun).
“Ada pun terkait pembiayaan daerah dalam Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2024, penerimaannya dialokasikan melalui SILPA tahun 2023 sebesar Rp180,447 miliar,” ucapnya.(*)