PESISIR SELATAN, KP — Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, meminta pemerintah daerah meningkatkan pelayanan dan fasilitas di Pelabuhan serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan.
Peningkatan ini dinilai penting untuk mendukung kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Evi Yandri, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat berdampak langsung pada kemampuan daerah membiayai pembangunan. Karena itu, DPRD bersama Pemprov Sumbar berupaya mengoptimalkan PAD agar penyusunan APBD 2026 tetap stabil dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Sesuai kewenangan yang ada, kita perlu mencari solusi nyata. Peningkatan PAD menjadi langkah penting agar pembangunan di sektor produktif seperti perikanan bisa terus berjalan,” ujar Evi Yandri saat meninjau pelayanan sektor perikanan di Pesisir Selatan, baru-baru ini.
Ia mengungkapkan keprihatinan atas keluhan nelayan yang kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Selain harga yang tinggi, kuota BBM di pelabuhan terbatas, sementara SPBU nelayan setempat tidak beroperasi selama tiga tahun karena kendala modal.
“Memang ada Pertamina di pelabuhan ini, tapi kuotanya belum mencukupi. SPBU nelayan juga tidak beroperasi karena kekurangan modal. Akibatnya, banyak kapal tidak melaut,” jelasnya.
Selain masalah BBM, Evi juga menyoroti pabrik es yang rusak dan tak beroperasi dua tahun terakhir. Padahal, sebelumnya pabrik tersebut mampu memproduksi 200 balok es per hari yang sangat dibutuhkan nelayan untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan.
“Mesin pabrik es sudah tidak layak pakai dan harus diganti. Idealnya kebutuhan es mencapai 600 balok per hari. Karena itu, pabrik es, fasilitas docking, dan kastorit sebaiknya tersedia di setiap pelabuhan agar aktivitas nelayan lancar,” tegasnya.
Evi menambahkan, peningkatan fasilitas pelabuhan dan TPI akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat nelayan serta peningkatan PAD. Namun, kondisi keuangan daerah yang terbatas menjadi tantangan dalam pembahasan bersama Pemprov Sumbar.
Sementara, Kepala Dinas Perikanan Sumbar, Reti Wafda mengatakan, masyarakat nelayan Kambang sangat berharap adanya peningkatan fasilitas di kawasan pelabuhan dan TPI.
“SPBU nelayan sudah tidak aktif sekitar tiga tahun. Kami berharap dukungan DPRD agar fasilitas itu bisa dihidupkan kembali. Selain itu, area docking kapal juga perlu diperluas karena banyak kapal tidak bisa diperbaiki akibat lahan terbatas,” ujarnya.
Reti menambahkan, pendangkalan di Muara Kambang membuat kapal besar sulit masuk pelabuhan. Ia berharap pengerukan muara dilakukan rutin setiap tahun agar aktivitas nelayan tetap berjalan normal. (fai)