BUKITTINGGI, KP – Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi mengajak masyarakat melek keterbukaan informasi sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi dalam bimbingan teknis (bimtek) penyelesaian sengketa informasi kepada masyarakat yang digelar di Aula Balaikota Bukittinggi, Kamis (12/12). Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi.
“Kami berharap kegiatan ini membawa dampak positif dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Muhidi.
Ia juga menjelaskan bahwa kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari tingkat kesadaran mereka terhadap keterbukaan informasi. Kesadaran ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara bijak.
Muhidi menekankan pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memastikan transparansi pemerintahan. “Diharapkan peraturan daerah terkait keterbukaan informasi dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang akurat dan tepat,” tambahnya.
Di tempat yang sama Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Musfi Yendra, menegaskan bahwa bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak mereka terhadap akses informasi publik. “Jika badan publik tidak transparan, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi atau pengadilan,” tegas Musfi.
Musfi juga menjelaskan bahwa tidak semua informasi dapat diakses publik, seperti data pribadi atau informasi yang bersifat rahasia. Namun, informasi yang seharusnya terbuka harus disediakan badan publik. “Kami memastikan bahwa sengketa informasi dapat diselesaikan secara adil dan profesional,” katanya.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah Pemko Bukittinggi, media, dan masyarakat setempat. (fai)