PADANG, KP – Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni, menegaskan pentingnya mitigasi bencana yang berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi ancaman bencana di Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Tahun 2025 di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, Rabu (7/5).
Dalam rakor yang dipimpin langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Lisda menyatakan bahwa koordinasi dan komunikasi aktif antarlembaga menjadi kunci utama keberhasilan penanggulangan bencana.
“Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus proaktif dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama BNPB, dalam penyusunan dan pengawalan proposal bantuan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya pengawalan hingga realisasi bantuan yang diajukan, serta tanggung jawab daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan program penanggulangan bencana.
“Proposal yang diajukan harus dikawal hingga terealisasi. Pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasannya. Kami di Komisi VIII siap menjadi jembatan untuk hal ini,” tegas Lisda.
Ia berharap rakor ini dapat menghasilkan langkah konkret dan strategi implementatif dalam menghadapi potensi bencana di tahun 2025 dan masa mendatang.
Sementara, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyambut baik masukan dari legislatif tersebut. Ia menyebut meskipun frekuensi bencana di Indonesia Januari–Mei 2025 relatif tidak masif, kewaspadaan tetap harus dijaga, terutama di wilayah rawan seperti Sumatera Barat.
Menurut Suharyanto, pendekatan mitigatif dan pencegahan harus menjadi strategi utama dalam mengurangi risiko bencana. Kolaborasi lintas sektor pun menjadi sangat penting karena langkah pencegahan lebih efektif daripada respons setelah bencana terjadi.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penanggulangan bencana sebagai salah satu program prioritas nasional dalam agenda Asta Cita. Sebagai tindak lanjut, BNPB diminta mendampingi intensif pemerintah daerah dalam proses penanganan bencana dari mitigasi hingga rekonstruksi.
Turut hadir dalam rakor itu Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (ForkopIMDA), Basarnas, seluruh Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Sumbar, serta organisasi relawan seperti FPRB, PMI, KOGAMI, Tagana, Jemari Sakato, APDI, dan ORARI. (don)