PARIAMAN, KP – Kota Pariaman resmi ditunjuk sebagai pilot project Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI.
Penunjukan ini disepakati dalam kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu, Asprilantomiardiwidodo, ke Wali Kota Pariaman, Yota Balad, di Balai Kota Pariaman, Rabu (16/4).
Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, Plt Kepala BPKPD Adrial, serta jajaran KPP Pratama Padang Satu dan KP2KP Kota Pariaman.
“Kami menyambut baik penunjukan ini. Apalagi, Kota Pariaman bisa menjadi pilot project pertama dari KPP Pratama Padang Satu untuk wilayah Sumatera Barat,” ujar Wali Kota Yota Balad.
Ia mengungkapkan, Pariaman tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) sebagai andalan pendapatan daerah, sehingga mengandalkan pajak dan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, langkah ini dinilai penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami siap menjalankan kebijakan ini. Harapannya, pada Mei mendatang, program bisa segera di-launching,” imbuh Yota.
Yota juga meminta bimbingan teknis dan strategi pemungutan pajak dari DJP agar program ini berjalan maksimal di tengah berbagai tantangan fiskal.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Padang Satu, Asprilantomiardiwidodo, mengapresiasi cepatnya respon dari Pemko Pariaman. “Beda kalau kepala daerah berlatar belakang birokrasi dan lulusan STPDN, langsung sigap menyambut program ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, program ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam waktu dekat. Selain itu, DJP juga menyampaikan sejumlah strategi kepada Pemko Pariaman guna mengoptimalkan objek pajak dan meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD. “Pemerintah pusat mendorong setiap daerah bisa mandiri secara fiskal. Untuk itu, upaya menggenjot PAD harus dilakukan secara maksimal,” tegasnya. (mas)