PESISIR SELATAN, KP – Kampung Sungai Bungin di Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, menunjukkan potensi besar sebagai kawasan budidaya lobster dan kerapu. Kondisi perairan yang mendukung membuat wilayah ini ideal untuk pengembangan komoditas laut bernilai tinggi tersebut.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyampaikan apresiasi atas capaian kelompok nelayan lokal yang sukses membudidayakan lobster menggunakan sistem keramba apung. Hal itu disampaikan saat kunjungan ke lokasi budidaya bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Selasa (6/5).
“Kita telah menyaksikan langsung bagaimana keramba-keramba ini menghasilkan lobster berkualitas. Ini pencapaian luar biasa yang layak diapresiasi,” kata Hendrajoni.
Saat ini, kelompok nelayan di Sungai Bungin membudidayakan sekitar 1.700 ekor lobster dengan bobot rata-rata 2,5 ons per ekor. Budidaya dilakukan dengan teknik yang konsisten dan terukur.
Hendrajoni menegaskan bahwa keberhasilan ini perlu terus dikembangkan agar memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Ia mendorong dukungan pemerintah daerah dan provinsi dalam bentuk pelatihan, permodalan, dan fasilitas pendukung.
“Sektor budidaya ini membuka banyak peluang usaha, dari penyediaan bibit dan pakan hingga pengolahan dan pemasaran hasil laut,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, bibit lobster tersedia melimpah di perairan Pesisir Selatan dengan kualitas yang baik, sehingga tidak perlu didatangkan dari luar daerah.
“Perairan kita cukup kaya untuk memenuhi kebutuhan pembudidayaan di Sungai Bungin dan wilayah lainnya,” ucapnya.
Gubernur Mahyeldi turut mengapresiasi kerja keras para nelayan Sungai Bungin dalam mengembangkan budidaya lobster dan kerapu. Ia menyebut langkah ini sebagai strategi cerdas dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mahyeldi berharap keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi wilayah pesisir lain di Sumatera Barat untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Ia juga mendorong pendampingan teknis, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran dari pemerintah provinsi dan kabupaten. (don)