TANAH DATAR, KP – Pemkab Tanah Datar kembali mencatat prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra, dalam acara ‘International Meeting and Best Practice of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries’, di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis (5/9).
Bupati Eka Putra mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Kementerian ATR/BPN RI. Menurutnya, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan sertifikat kepada KAN Tanjung Bonai.
“Dengan demikian, kini terdapat dua tanah ulayat di Tanah Datar yang telah bersertifikat dengan total enam bidang tanah,” kata Eka Putra.
Bupati menjelaskan, langkah pendaftaran tanah ulayat ini berawal dari pengalaman 25 tahun lalu, ketika tanah ulayat yang digunakan oleh investor diambil alih oleh negara. Kejadian tersebut mendorong Pemkab Tanah Datar berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna melakukan sertifikasi tanah ulayat demi memberikan kepastian kepemilikan tanah bagi masyarakat adat.
Ia menegaskan pentingnya inventarisasi tanah ulayat untuk menghindari konflik di masa depan.
“Ke depannya, kami akan mendorong pemerintah nagari dan KAN untuk mendata aset tanah ulayat yang berpotensi disertifikatkan. Pemerintah siap membantu proses pengurusannya,” ujarnya.
Dalam pembukaan acara internasional tersebut, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam pendaftaran tanah ulayat untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang telah menduduki tanah tersebut secara turun-temurun.
“Kami berharap melalui program ini, masyarakat hukum adat di Indonesia mendapatkan perlindungan dan kepastian atas tanah ulayat yang mereka miliki,” tutur Agus.
Konferensi internasional ini dihadiri perwakilan dari Thailand, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. (nas/*)