BANDUNG, KP – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, berdiskusi dengan pakar inovasi dan pengembangan strategi Michael Lewrick, Senin (9/12). Lewrick, yang dikenal melalui konsep design thinking, menyampaikan gagasan tentang inovasi yang dapat diterapkan di berbagai sektor, termasuk pemerintahan.
Diskusi ini berlangsung dalam acara bertema “Celebrating Innovation and Collaboration” yang diselenggarakan oleh The Local Enablers. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen, seperti akademisi, media, instansi pemerintah, komunitas, BUMN, dan perusahaan swasta.
Nanda Satria mengungkapkan bahwa prinsip design thinking yang digagas Lewrick sangat relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan daerah. Menurutnya, pendekatan ini mampu menciptakan kebijakan dan pelayanan publik yang inklusif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita dapat mengadaptasi prinsip design thinking dan inovasi dalam konteks pemerintahan. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih memahami tantangan serta harapan masyarakat,” ujar Nanda.
Ia juga menekankan konsep Citizen-Centered Design yang menjadi inti gagasan Lewrick. Konsep ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam perumusan solusi, sehingga kebijakan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik.
“Reformasi birokrasi menjadi hal utama. Kita perlu mengubah pola kerja pemerintahan yang kaku dan konvensional menjadi lebih inklusif, sederhana, dan efisien,” tambahnya.
Selain itu, Nanda menyoroti pentingnya inovasi dalam menghadapi keterbatasan anggaran, khususnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah dituntut untuk kreatif dalam merancang program dan memperluas kolaborasi dengan komunitas serta pemangku kepentingan lainnya. “Dengan keterbatasan dana, pemerintah harus menggerakkan semua potensi yang ada di masyarakat. Kolaborasi yang baik akan memastikan anggaran yang digunakan memberikan hasil optimal,” jelasnya.
Menurut Nanda, penerapan inovasi tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. “Kepercayaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan yang berorientasi masa depan,” tutupnya. (fai)