LIMAPULUH KOTA, KP – Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin menegaskan bahwa wali nagari harus fokus pada program prioritas pembangunan selama masa kepemimpinan mereka. Menurutnya, wali nagari harus meninggalkan ‘warisan’ yang bermanfaat bagi masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun kebijakan yang menguntungkan.
Hal itu dikatakan Bupati Safaruddin pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Tinggi Tahun 2025 dan penyusunan daftar usulan RKP Nagari Tahun 2026, di aula kantor wali nagari setempat, Rabu (4/9).
“Musrenbang Nagari Koto Tinggi ini harus melibatkan peran aktif masyarakat, agar kesepakatan terkait prioritas pembangunan nagari dapat diwujudkan,” kata bupati.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam menyepakati prioritas pembangunan yang akan didanai melalui APB nagari, APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, atau sumber sah lainnya.
“Sebagai pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah nagari harus tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara, Wali Nagari Koto Tinggi, Insanul Rijal menjelaskan, penganggaran program pembangunan nagari harus mengikuti aturan Permendes terbaru, baik untuk kegiatan fisik maupun non-fisik. Namun, dengan anggaran APB nagari sebesar Rp2,5 miliar, pembangunan 11 jorong di Koto Tinggi akan berjalan lambat. Ia berharap Bupati Safaruddin dapat menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi agar pembangunan di wilayah pinggiran bisa dipercepat. (dst)