LIMAPULUH KOTA, KP – Sebuah video yang menampilkan aktivitas tambang di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah alat berat beroperasi di lokasi tambang, dengan truk-truk besar hilir-mudik membawa material. Aktivitas ini menjadi sorotan warganet karena dianggap sebagai penyebab utama kerusakan parah pada ruas jalan Payakumbuh-Lintau.
Banyak warganet menyuarakan kekecewaannya melalui kolom komentar di media sosial. Salah satu akun, @r4sy13rz4m, menulis, “Ini yang membuat jalan raya jadi rusak, mestinya Pemprov dan Pemda bersikap tegas untuk menindak penambangan ini, karena menimbulkan kerusakan.”
Senada, akun @zulfangintin menyoroti dampak negatif pertambangan terhadap fasilitas umum. “Hentikan pertambangan yang hanya memperkaya segelintir orang, sementara fasilitas negara hancur,” tulisnya.
Sebagian warganet lain pesimis jika kerusakan jalan akan terselesaikan selama aktivitas tambang masih berlangsung. “Kalau masih beroperasi, nggak usah diperbaiki jalannya, percuma saja,” komentar akun @warmanh.
Menyikapi hal itu, tokoh pemuda dari Nagari Lasahan, Zulmiadi, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin operasional tambang di wilayahnya. Ia menilai aktivitas tambang lebih banyak memberikan mudarat daripada manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Pemerintah harus mengkaji ulang izin tambang di Lasahan, karena lebih banyak dampak buruknya dibandingkan manfaatnya. Bertahun-tahun masyarakat merasakan dampak negatif dari kegiatan pertambangan ini, mulai dari kerusakan jalan hingga masalah lingkungan,” ujar Zulmiadi.
Ia juga menyoroti aksi protes yang telah dilakukan masyarakat berkali-kali untuk meminta perbaikan jalan. Namun hingga saat ini, kondisi jalan tetap rusak parah dan berlobang.
“Pemerintah dan pengusaha tambang harus bertanggung jawab atas kondisi jalan ini. Jangan biarkan masyarakat terus merasakan penderitaan akibat kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh aktivitas tambang,” tegasnya.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait polemik ini. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka meminta agar aktivitas tambang dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak merusak fasilitas umum dan lingkungan sekitar.
Solusi seperti pengawasan ketat terhadap pengangkutan material, pembatasan beban kendaraan, serta tanggung jawab perusahaan tambang dalam pemeliharaan jalan dinilai perlu untuk diterapkan. Warga juga berharap kerusakan jalan dapat diperbaiki tanpa harus menunggu aktivitas tambang sepenuhnya dihentikan. (dst)