PEMBACA setia media ini pasti terenyuh melihat foto dua bayi kembar yang lahir di salah satu rumah sakit di Pesisir Selatan. Dikabarkan, bayi kembar itu sempat tidak bisa pulang selama beberapa hari karena jadi jaminan bagi manajemen rumah sakit lantaran orang tuanya tidak mampu membayar biaya persalinan yang jumlahnya sekitar Rp36 juta.
Sungguh sedih rasanya melihat nasib bayi kembar dari keluarga duafa ini. Problema sosial ini membuat kita benar-benar terenyuh. Selama ini rasa saling pengertian begitu terjalin di daerah. Apapun bentuk dan jenis problema sosial yang muncul di daerah ini, tak pernah sampai memunculkan problema mengejutkan.
Penulis pernah mengabdi sekitar 3 tahun di Pessel pada era Bupati Abrar. Saat itu begitu terasa hidup penuh saling pengertian, termasuk bagi masyarakat pedalaman Pessel sekalipun. Tak pernah muncul problema sosial yang mengejutkan meski kesejahteraan rakyat Pessel saat itu belum seperti sekarang.
Kini kesejahteraan rakyat Pessel khususnya dan Sumbar umumnya boleh dikatakan sudah jauh membaik. Tidak muncul ke permukaan wajah-wajah keletihan karena kemiskinan yang benar-benar memusingkan lembaga pemerintahan. Namun di balik itu, kita tersentak sekaligus terenyuh dengan persoalan bayi kembar tersebut. Berkat turun tangan Bupati Rusma Yul Anwar, bayi tersebut akhirnya dikeluarkan dari rumah sakit tersebut pada Kamis lalu (19/10). Saat ini, bayi kembar itu ditangani pihak RSUD M Zein Painan.
Sejatinya, jajaran kesehatan dimanapun mengadi, rasa sosialnya rata-rata membanggakan. Namun demikian, masih saja ada yang minim perhatian pada mereka yang pantas dikasihani.
Peristiwa di Pessel ini pantas jadi pelajaran bagi banyak pihak. Pertama, media telah tampil sesuai perannya dalam mengangkat problema sosial agar jadi perhatian bersama untuk ditanggulangi. Lalu, ke depan pendataan masyarakat miskin agar benar-benar jadi prioritas sehingga bisa dimasukkan dalam tanggungan BPJS, termasuk biaya persalinan.
Apalagi, saat ini pemerintahan daerah punya program Universal Health Coverage (UHC) untuk menanggung biaya kepesertaan JKN-KIS/BPJS bagi warga duafa. Untuk itu, petugas di tingkat jorong, nagari, dan kecamatan diharapkan serius mendata warganya yang tergoolong tidak mampu dan mengusulkannya ke dinas sosial atau pemda.
Semoga kasus bayi jadi jaminan di rumah sakit karena orangtua tidak ada biaya jangan sampai terjadi lagi. Memusingkan bupati dan DPRD saja.