DUGAAN pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan kembali mencuat. Dalam waktu yang berdekatan, dua lembaga pendidikan ternama di Ranah Minang diguncang skandal asusila, seperti ramai diberitakan di berbagai media cetak dan online.
Setelah kasus dugaan pencabulan puluhan santri oleh oknum guru di MTI Candung, kali ini kasus dugaan asusila terjadi di perguruan tinggi keagamaan. Seorang oknum dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Kasus yang menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa dan civitas akademika kampus tersebut menjadi berita utama KORAN PADANG edisi Jumat lalu (2/8).
Rektor UIN Martin Kustati diharapkan segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan wewenangnya. Kejadian ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi tetapi juga mempengaruhi citra lembaga pendidikan Islam di daerah ini. Terduga pelaku yang merupakan seorang dosen menambah keprihatinan publik terhadap kasus ini.
Rektor Martin Kustati diyakini memiliki strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah cepat dan tegas diperlukan untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas. Usulan seperti ‘menikahkan’ pelaku dengan korban bukanlah solusi yang tepat dan hanya akan menambah kompleksitas masalah.
Hrus dimaklumi jika penyelesaian kasus ini membutuhkan proses yang tidak sebentar karena melibatkan banyak aspek hukum dan sosial. Namun, sanksi tegas harus diberikan jika oknum dosen yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan asusila tersebut. Tak tertutup sanksi tersebut berupa pemecatan. Yang jelas, semua tindakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan UIN Imam Bonjol dan Kementerian Agama.
Kasus pelecehan seksual ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi pembicaraan yang berkepanjangan di masyarakat. Keterlambatan dalam mengambil keputusan hanya akan memperburuk citra UIN Imam Bonjol dan menambah spekulasi negatif di kalangan publik.
Kita berharap Rektor UIN tidak ragu dalam mengambil keputusan. Semakin cepat sanksi diberikan, semakin baik untuk mengembalikan kehormatan institusi. Kementerian Agama juga perlu turun tangan untuk memastikan kasus ini ditangani dengan serius dan pelaku mendaptkan sanksi yang setimpal.
Masyarakat berharap kasus ini menjadi yang terakhir terkait di lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi keagamaan. Upaya membangun institusi pendidikan yang bermartabat memerlukan komitmen bersama untuk menjaga integritas dan moralitas.
Mari bersama-sama menjaga nama baik institusi pendidikan dan menyingkirkan perilaku menyimpang dari lingkungan akademik. Hanya dengan tindakan tegas dan konsisten kita bisa memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat bagi semua. *