PAYAKUMBUH, KP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar mencatat 225 temuan dan laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 lalu. Pilkada ini meliputi pemilihan Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota, serta Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi mengungkapkan, tingginya jumlah laporan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif di semua tahapan pilkada.
“Kesadaran publik sangat luar biasa pada Pilkada 2024, dengan 225 temuan dan laporan yang semuanya telah ditindaklanjuti. Kami berharap pengawasan partisipatif masyarakat terus meningkat agar Pilkada, Pileg, dan Pilpres ke depan semakin baik,” ujar Khadafi, saat membuka kegiatan pengawasan partisipatif bersama pemantau pemilu dan organisasi masyarakat di Payakumbuh, Jumat (10/1).
Bawaslu juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang tinggi. Dalam Pilkada 2024, hanya lima Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), menunjukkan peningkatan kualitas penyelenggaraan.
Selain itu, Khadafi menyebut, terdapat sejumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi, termasuk tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pariaman serta beberapa kasus di Tanah Datar, Pasaman, dan Dharmasraya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Eviandi Ibrahim dari STIH Putera Maharaja, Syaiful Anwar dari Universitas Andalas (Unand), dan perwakilan dari Bawaslu Sumbar. Diskusi ini diharapkan memberikan masukan bagi Bawaslu dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu mendatang.
Plt. Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu, Nurelida menambahkan, meski tahapan pilkada telah selesai, Bawaslu masih memiliki tanggung jawab terkait sengketa hasil Pilkada yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kegiatan ini juga menjadi momen evaluasi dan perbaikan kerja-kerja pengawasan untuk masa depan,” ujar ketua panitia kegiatan tersebut. (dst)