LIMAPULUH KOTA, KP – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Limapuluh Kota melalui juru bicara Beni Murdani menyorot kinerja Pemkab Limapuluh Kota yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi pada sidang paripurna DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Limapuluh Kota Tahun 2022 .
Beni Murdani mengawali sorotan fraksinya terhadap rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 yang hanya sebesar 71,78 persen. Bahkan, realisasi pajak daerah hanya 56,01 persen dan Retribusi Daerah 40,43 persen. Ia juga mempertanyakan realisasi belanja modal jalan dan irigasi yang hanya 75,48 persen.
“Hal ini sangat disayangkan karena anggaran yang ada seharusnya bisa digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan dan irigasi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Beni.
Secara khusus ia meminta agar bupati memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten di Jorong Lubuak Simato, Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, karena jalan itu sangat strategis untuk pendidikan dan ekonomi masyarakat. Lalu, bupati diminta untuk memprioritaskan perbaikan ruas jalan Mungka-Lampasi karena kondisinya rusak parah dan membahayakan pengendara.
Beni Murdani juga menyorot maraknya pembangunan homestay khususnya di objek wisata Lembah Harau. Fraksi PKS meminta agar dilakukan pendataan izin pendirian home stay tersebut, jika tidak ada izin maka harus dikenakan sanksi. Fraksi PKS juga meminta bupati agar melakukan pembenahan pengelolaan objek wisata Lembah Harau agar lebih profesional untuk kenyamanan pengunjung.
Di akhir pandangan umumnya, Beni Murdani menyinggung soal hubungan bupati dan wakil Bupati yang kelihatan kurang harmonis. Hal itu dikhawatirkan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Limapuluh Kota.
“Fraksi PKS beharap hal ini diselesaikan dengan baik dan bersama-sama mewujudkan kemajuan Kabupaten Limapuluh Kota yang madani,” pungkas Beni Murdani. (dst)