BATUSANGKAR, KP – Kendati di APBD Tanah Datar 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar kurang lebih Rp4 miliar, pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwanag) di Kabupaten Tanah Datar yang semula direncanakan akan digelar secara serentak di 54 nagari pada tahun 2023 ini, berkemungkinan diundur setelah perhelatan pesta demokrasi Pemilu tahun 2024 mendatang.
Kemungkinan diundur tersebut juga disampaikan Bupati Tanah Datar, Eka Putra ketika berbincang – bincang dengan KORAN PADANG, di aula kantor bupati setempat, Rabu (8/3).
Menurut bupati, kemungkinan diundur pelaksanaan Pilwanag serentak tersebut, beranjak dari rapat Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama perangkat daerah beberapa hari yang lalu. Dimana dalam rapat tersebut, mengemukan berbagai pertimbangan, agar pelaksanaan Pilwanag serentak di 54 nagari pada tahun 2023 ini, sebaiknya ditunda dulu.
“Forkopimda beserta perangkat daerah telah mengkaji dan berkesimpulan, agar pelaksanaan Pilwanag serentak di tahun ini, ditunda dulu. Mengingat situasi dan kondisi daerah menjelang persiapan menghadapi Pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang,” ucapnya.
Disatu sisi kata bupati, pihaknya juga merasa kewalahan jika pelaksanaan pilwanag serentak nanti tetap digelar, jika tidak mendapat dukungan dan suport dari forkopimda.
“Masalah keamaanan, jika tak mendapat dukungan dan suport dari pihak keamanan, tentu kita merasa kewalahan. Apalagi jika terjadi kericuhan dan sengketa, baik pada pelaksanaan pemilihan, maupun setelah pelaksanaan pemilihan nantinya,” ungkapnya.
Namun, disatu sisi katanya, pihaknya juga merasa kewalahan dalam menyiapkan penjabat sementara untuk mengisi 54 jabatan wali nagari yang akan berakhir masa tugasnya pada 13 November 2023 ini.
“Kondisi ASN kita tahun ini banyak yang memasuki masa pensiun. Tentu kita kewalahan juga menyiapkan Pjs di 54 nagari yang akan berakhir masa jabatan wali nagari nya,” pungkasnya.
Di tempat yang sama Ketua Forum Wali Nagari Tanah Datar (FKWTD) Asrizallis, ketika ditemui, terkait dengan berkemungkinan pelaksanaan Pilwanag serentak yang digelar tahun ini diundur mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban resmi dari pemerintah daerah.
Disamping itu katanya, pihaknya akan mengambil sikap, setelah melalui rapat bersama untuk mengambil kata mufakat di tingkat forum. “Kita tunggu surat resmi bupati Tanah Datar, apapun keputusannya kita akan ikuti dan kita bawa ke rapat forum nantinya,” selanya. (nas)