Home » Pj. Walikota Rida Ananda Sukses Tangani Empat Tugas Berat yang Diberikan Presiden Jokowi

Pj. Walikota Rida Ananda Sukses Tangani Empat Tugas Berat yang Diberikan Presiden Jokowi

Redaksi
5 menit baca

PAYAKUMBUH – Setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan amanat kepada Rida Ananda sebagai Penjabat (Pj) Walikota Payakumbuh, mantan Sekda Payakumbuh itu mendapat tugas berat untuk menuntas empat hal, yakni mengentaskan stunting dan ekonomi ekstrem, mengendalikan inflasi, meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan menjaga kualitas pelayanan publik prima.

Kini, sudah hampir 8 bulan Rida Andana menjabat sebagai Pj. Walikota Payakumbuh. Diungkapkannya, dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam membangun daerah untuk dua tahun ke depan, pihaknya mengcau pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) telah disahkan Pemko bersama DPRD Payakumbuh.

Menurutnya, khusus terhadap tugas mengentaskan stunting yang komprehensif kepada 497 orang anak, ada kebijakan yang dilahirkan Pemko Payakumbuh yakni dengan program bapak asuh.

“Program ini cukup memberikan kontribusi dalam menurunkan angka stunting,” ungkap Pj. Wako Rida Ananda.

Selain mengajak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihaknya juga melibatkan BUMN, BUMD, dan perbankan untuk penanganan stunting. Berdasarkan data akhir Oktober 2022 tercatat sebanyak 472 anak di Kota Payakumbuh mengalami stunting. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana pada akhir 2022, angka stunting tinggal sekitar 304 anak.

“Saat ini jumlah bapak asuh ada 35 orang dengan jumlah anak yang diintervensi sekitar 125 orang. Sebanyak 23 OPD atau Kepala OPD menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS),” beber Rida Ananda.

Pihaknya akan terus bekerja keras menekan angka stunting di kota itu karena berdasarkan data, risiko stunting bisa terjadi pada 10.055 anak di Kota Payakumbuh.

Sebagai Pj. Walikota, Rida Ananda tidak hanya sukses menekan angka stunting di Kota Payakumbuh, namun bersama OPD dia juga sukses mengendalikan inflasi melalui program menanam pekarangan. Melalui program ini, diharapkan harga bahan pangan terkendali agar petani tidak rugi dan masyarakat konsumen tidak kemahalan.

“Penanaman cabai dalam polybag menjadi salah satu gerakan yang efektif menekan inflasi, meski hasilnya tidak begitu signifikan tapi bisa menekan harga di tingkat konsumen,” ungkap Rida Ananda.

Dia juga menginstruksikan jajaran dinas dan perangkat kelurahan untuk aktif memanfaatkan pekarangan kantor-kantor dinas dengan menanam cabai. Selain hasilnya bermanfaat bagi pegawai di kantor untuk mengurangi biaya pengeluaran, gerakan ASN ini juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

“Di kelompok masyarakat juga diadakan pelatihan bagi kelompok tani dan dasawisma untuk mendorong peran aktif dalam melawan inflasi,” papar Rida Ananda.

Lebih lanjut diungkapkannya, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, Pemko Payakumbuh menganggarkan BLT. Selain itu, Walikota bersama OPD turun ke rumah warga untuk memberikan bantuan sembako

Rida Ananda mengakui, untuk kasus kemiskinan ekstrem, posisi Payakumbuh cukup tinggi. Masih banyak masyarakat butuh perhatian, apalagi yang kategori sadikin (sakit menjadi miskin). Sementara target Presiden, pada 2024 kasus kemiskinan ekstrem sudah harus habis.

Kebijakan yang dilahirkan Pemko Payakumbuh yakni pada 2022 pemko mengalokasikan dua persen dari DAU pada APBD untuk menangani problem ekonomi ekstrem di tengah masyarakat. Pemko mengalokasikannya di tiga OPD, yakni Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perhubungan.

“Bantuan ini diserahkan untuk warga kurang mampu, usaha mikro, dan pelaku transportasi,” ujar Pj. Walikota Rida Ananda.

Lantaran APBD tidak cukup kuat untuk mengcover kasus stunting dan ekonomi ekstrem, dia juga menggagas Gerakan Sedekah Seribu Sehari di balaikota dengan menyediakan kotak yang diiisi oleh ASN, pengunjung MPP, serta tamu kantor. Sedekah itu akan dibagikan dalam bentuk sembako untuk warga miskin.

“Bahkan, di bagasi mobil dinas saya selalu distok telur dan susu untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu serta warga yang memiliki anak stunting saat turun ke lapangan,” ungkap Rida Ananda.

Menyinggung upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), diakui Pj. Walikota Rida Ananda bahwa Pemko Payakumbuh telah menggunakan katalog elektronik lokal tahun 2023 yang dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan harga terbaik (value for money).

Dijelaskannya, realisasi transaksi melalui e-katalog lokal di Payakumbuh pada tahun 2022 adalah tertinggi untuk kabupaten/kota se-Sumbar dengan realisasi Rp13.862.798.264. Sedangkan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 367 penyedia dengan produk tayang sebanyak 8.222 produk.

“Sementara untuk tahun 2023 ini, pada awal Maret transaksi melalui e-katalog lokal telah mencapai Rp9.187.288.781 dengan pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 439 penyedia dan produk tayang sebanyak 10.033 produk,” ulas Pj. Wako Rida Ananda.

Sebagai bentuk komitmen Pemko Payakumbuh menggunakan produk dalam negeri paling sedikit 40 persen, maka realisasi penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog (lokal, nasional, sektoral) keadaan 1 januari s/d 3 Maret 2023 telah mencapai 20,20 persen. Rida Ananda optimis dalam waktu yang kurang 9 bulan lagi, pencapaian penggunaan produk dalam negeri akan lebih meningkat secara signifikan.

Menariknya, bahkan yang bertransaksi di e-katalog lokal Kota Payakumbuh bukan hanya berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemko Payakumbuh saja. Ada dari Kementerian ATR BPN, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Sumbar, Pemkab Limapuluh Kota, Pemkab Tanah Datar, Pemko Bukittinggi, Pemko Sawahlunto, dan Pemkab Serdang Bedagai.

Pada bagian lain, Pj. Wako Rida Ananda menyatakan, Kota Payakumbuh masuk peringkat 14 nasional dalam hal kebijakan pelayanan publik kualitas tertinggi. Artinya, pelayanan publik yang sudah begitu bagus di Payakumbuh menjadi kian prima di bawah kepemimpinan Rida Ananda. Buktinya sukses meraih penghargaan di tingkat nasional dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 yang digelar oleh Ombudsman RI.

Kota Payakumbuh berhasil meraih peringkat ke-14 se-Indonesia dengan nilai kepatuhan 89,45, kategori A dan termasuk kualitas tertinggi. Hanya 53 kota yang meraih kategori A (Zonasi Hijau), sisanya ada yang Kategori B (Zonasi Kuning) dan Kategori C (Zonasi Merah).

“Semoga kita lebih baik lagi ke depannya dan terimakasih kepada OPD serta semua pihak yang telah bekerja keras membangun komitmen ini,” ujar Pj. Wako Rida Ananda.

“Meskipun sudah meraih kategori A, namun Kota Payakumbuh baru bisa berada di peringkat dua digit. Tentunya kita dituntut untuk lebih giat lagi dan berkomitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik kualitas tertinggi lebih baik lagi. Yang jelas, kita sudah punya komitmen pelayanan prima untuk urusan pelayanan publik. Kita akan evaluasi mana yang masih kurang dan akan meningkatkan lagi inovasi di OPD yang menyentuh langsung urusan pelayanan publik,” pungkas Pj. Walikota Rida Ananda. *

Jangan Lewatkan