BUKITTINGGI, KP – Walikota Bukitinggi, H. Erman Safar, instruksikan kepada seluruh lurah dan camat untuk memastikan warganya terakomodir di dalam daftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Pemko Bukittinggi mengupayakan pencapaian misi ke tiga “Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan”.
Erman Safar mengatakan, indikator sasaran yang dituju adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatnya angka harapan hidup, yang ditopang dengan peningkatan indeks pembangunan masyarakat dan prevalensi stunting.
Peningkatan IPM selama tahun 2022 lalu, telah menampakkan hasil yang sangat signifikan mencapai angka 81.42 dengan kategori sangat tinggi.
“Angka itu berada di atas IPM Sumatra Barat (Sumbar) dan tertinggi kedua di bawah Kota Padang. Begitu juga dengan capaian usia harapan hidup Kota Bukittinggi, merupakan yang tertinggi di Sumbar pada 2022 sebesar 74,82,” jelas Erman Safar di Bukittinggi, kemarin.
Sambungnya, IPM dan usia harapan hidup juga ditentukan oleh derajat kesehatan masyarakat.
“Pemko Bukitinggi terus berupaya memberikan layanan kesehatan yang maksimal dengan meningkatkan sarana prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat baik di Puskesmas maupun di RSUD sendiri,” jelasnya.
Disisi lain, peningkatan jumlah masyarakat yang dimasukkan dalam kepesertaan BPJS, baik yang terdaftar dalam DTKS, maupun Non DTKS dalam dua tahun terakhir meningkat secara signifikan. Sampai akhir tahun 2022, sekitar 87,4 warga Bukittinggi telah terdaftar sebagai peserta BPJS.
Mengantisipasi fluktuasi perkembangan perekonomian pada 2023, Erman Safar, memilih program pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah.
“Masih ada sekitar 13 persen lagi warga saya yang belum mendapat fasilitas BPJS dan rata- rata mereka itu tergolong ekonomi lemah,” ungkapnya.
Selanjutnya Erman Safar yang lebih dikenal dengan sebutan Bang Wako ini menyampaikan, beberapa diantara mereka menghubunginya dan para pejabat terkait untuk membantu mereka yang tengah berada di rumah sakit.
“Bahkan ada yang mau operasi, sementara dia tidak mampu untuk membayarnya,” ujarnya.
Menindaklanjuti kondisi tersebut dan sesuai dengan Perpres No 82 tahun 2018 dan Perpres 64 tahun 2020, maka walikota minta TAPD berkoordinasi dengan Banggar DPRD, untuk menampung anggaran kepesertaan BPJS warga yang 13 persen lagi.
“Alhamdulillah, pada 2023 ini, seluruh warga Bukittinggi sudah dapat dibebaskan biaya berobatnya. Namun demikian, kita berharap agar warga tetap dapat menjaga kesehatannya dengan menerapkan pola hidup sehat,” ungkap Erman Safar.
Ia juga telah menginstruksikan, seluruh Lurah dan camat agar mengawasi program ini. “Dan kepada seluruh jajaran kesehatan saya minta agar memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, santun dan berkualitas kepada seluruh warga Bukittinggi,” pungkasnya. (eds/oki)