LIMAPULUH KOTA, KP – Puluhan masyarakat di Jorong Suliki Pasar dan Jorong Baruah, Nagari Suliki, Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota, mengeluhkan aktifitas penambangan pasir yang dikelola PT. Bumi Piladang Mandiri.
Aktifitas penambangan pasir yang berlokasi di Pendakian Ateh Koto itu, menurut masyarakat setempat berdampak pada kenyamanan masyarakat.
Selain terjadinya kerusakan lingkungan yang berpotensi terjadinya longsor karena lokasi penambangan berada di atas pemukiman warga.
Kemudian, masyarakat juga mengeluhkan debu, bising alat berat yang beroperasi 24 jam, sumber air yang terganggu dan berbagai hal lainnya.
Penolakan kegiatan penambangan tersebut disampaikan warga melalui surat kepada Bupati Limapuluh Kota.
Tak hanya kepada bupati, surat yang ditandatangani 93 orang warga itu juga ditembuskan kepada Ketua DPRD, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Camat Suliki, Bamus dan Direktur PT. Bumi Piladang Mandiri.
Sementara Walinagari Suliki, Adriyanto saat dihubungi membenarkan adanya penolakan warganya terhadap penambangan pasir yang dikelola oleh PT. Bumi Piladang Mandiri itu.
Menurut Walinagari, pihak pemerintahan nagari sudah menyampaikan laporan kepada Bupati terkait penolakan dan meminta untuk melakukan penutupan agar tidak terjadi aksi anarkis dari masyarakat.
“Masyarakat terkena dampak dari aktifitas pertambangan pasie itu. Masyarakat meminta aktifitas pertambangan tersebut ditutup. Meski pun aktifitas penambangan pasir tersebut sudah punya izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat,” ucap Adriyanto.
Adriyanto juga menambahkan, dalam surat laporan yang disampaikan kepada Bupati ditulis bahwa kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh PT. Bumi Piladang Mandiri telah beroperasi 1 bulan. Administrasi sudah keluar dari Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 5 April 2022, masyarakat banyak yang keberatan dan menolak kegiatan itu dan meminta untuk menutup. Mohon bantuan Bupati carikan solusi agar masyarakat tidak anarkis.
“Masyarakat banyak yang keberatan atau menolak kegiatan itu dan meminta untuk menutup, dan mohon bantuan Bupati carikan solusi agar masyarakat tidak anarkis.” ujar walinagari. (dst)