PADANG, KP – Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sumbar tidak berkualitas.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat saat memberikan keterangan dihadapan awak media, Selasa (3/1) di ruang fraksi partai itu di gedung DPRD Sumbar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran di Sumbar mengalami penurunan. Pada periode Agustus 2022 pengangguran tercatat sebanyak 6,28 persen, turun 0,24 poin dibandingkan periode yang sama pada 2021 yang tercatat 6,52 persen.
Sementara, per Agustus 2022 jumlah penduduk usia kerja di Sumbar mencapai 4,14 juta orang dengan angkatan kerja sebanyak 2,87 juta orang. Untuk tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2022 di Sumbar mencapai 180,11 ribu orang.
Dia menjelaskan, BPS juga mencatat angka kemiskinan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, jika per Maret 2021 tercatat 6,63 persen pada Maret 2022 tercatat turun menjadi 5,92 persen.
“Meski pengangguran dan kemiskinan memang turun. Namun tidak dliringi peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Berarti, turunnya dua komponen tersebut tidak berkualitas,” katanya.
Dia menyebutkan, perekonomian Sumbar pada triwulan III tahun 2022 berada di angka 4,54 persen (yoy), melambat dibanding triwulan II 2022 yang tercatat sebesar 5,08 persen (yoy).
Pertumbuhan ekonomi ini juga tercatat lebih rendah dibanding pertumbuhan wilayah Sumatera 4,71 persen (yoy), dan juga lebih rendah dibandingkan dengan nasional sebesar 5,724 (yoy).
Dia menyebut, Sumbar bertengger dalam tiga besar provinsi dengan tingkat Inflasi tertinggi yakni 8,01 persen. Tepatnya, kita ada di posisi kedua, setelah Jambi yang berada di 8,55 persen.
Menurut catatan, Inflasi disebabkan naiknya harga komoditi terutama beras, telur dan ayam di 2 kota yakni Padang dan Bukittinggi. Pasokan komoditi tersebut tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi dikirim ke berbagai provinsi yang ada diluar Sumbar.
“Bagi kami, tingginya inflasi lebih disebabkan tidak fokusnya Pemprov Sumbar menyelesaikan persoalan ini, meski gubernur telah dipanggil beberapa kali oleh pemerintah pusat untuk solusi penanganannya serta telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang ketuanya Gubernur sendiri,” katanya.
Dia menyebutkan, solusi sederhananya hanya diperlukan koordinasi antar kepala daerah dan regulasi yang membatasi batas maksimal penjualan di luar Sumbar. Dengan begitu, maka pasokan dan kebutuhan lokal tetap terjaga.
“Intinya, yang ingin kami sampaikan adalah, Fraksi Gerindra tetap berharap pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif dengan pendekatan kebijakan dan program yang lebih atraktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas,” katanya. (fai)