LIMAPULUH KOTA, KP – Anggota DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Partai Gerindra Khairul Apit mengatakan, kawasan wisata Lembah Harau merupakan obyek wisata yang tidak pernah sepi dikunjungi wisatawan lokal maupun asing. Namun, pendapatan asli daerah (PAD) dari Lembah Harau sangat rendah.
Fraksi Gerindra menilai, target PAD Lembah Harau harus dikaji ulang, karena sampai saat ini sangat besar terjadi kebocoran dari pengelolaan objek wisata tersebut dan Pemda melalui OPD terkait diminta untuk uji petik selama 2 bulan dengan melibatkan unsur TNI dan POLRI.
Hal itu disampaikannya dalam pandangan umum fraksi pada sidang paripurna DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2022 yang berlangsung, baru-baru ini.
Selain mempersoalkan rendahnya PAD dari objek wisata Lembah Harau, Khairul Apit juga menyorot soal sumber PAD dari pajak hotel dan restaurant yang tidak dikelola dengan baik.
Gerindra menilai Pemda terkesan tidak serius dalam mengelola potensi tersebut. Dari sekian banyak homestay yang sudah beroperasi, belum terkelola dengan baik. Artinya, belum ada yang dapat untuk meningkatkan PAD, karena menyangkut regulasi atau perizinan.
Khairul Apit juga menyorot tentang nasib para petani yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini. Kondisi ini hampir dialami oleh seluruh petani di Kabupaten Limapuluh Kota.
Menurunya, hal tersebut terjadi karena meningkat tajamnya harga kebutuhan tani terutama pupuk dan pestisida, hampir 70 persen lahan pertanian Jesigo atau jeruk Siam Gunuang Omeh terancam terlantar akibat kenaikan harga kebutuhan petani, ditambah lesunya pada harga jual produk.
Tak hanya merisaukan nasib petani, namun dia juga merisaukan nasib pegawai honor yang bekerja di ruang lingkup pemerintah daerah.
“Dengan mengurangi jumlah serta menunda pembayaran honor mereka, adalah sikap tak baik. Ada beberapa jiwa yang selalu berharap pada setiap pegawai honor tersebut, mereka sudah ada yang beristri dan memiliki anak dan bahkan orang tuanya terkadang juga ikut menjadi tanggung jawab mereka,” papar Khairul Apit.
Terkait soal nasib pegawai honor ini, Khairul Apit mengajak penyelenggara Pemerintah Daerah untuk mengguna rumus logika terhadap nominal yang dianggarkan untuk pegawai honor, jika dibandingkan dengan beban tugas yang mereka pikul sungguh tak masuk diakal.
“Mereka piket 24 jam tanpa ada tambahan uang makan. Kalau tak sanggup mereka disuruh untuk mundur, ini adalah kejahatan kemanusiaan dan dimana nurani diletakkan,” kecam Khairul Apit.
Diungkapkan Khairul Apit, terhadap tenaga harian lepas (THL) yang bekerja di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, saat ini dalam kondisi gundah gelana dengan info yang sudah beredar luas di media sosial atau media online terkait berita tentang PHK massal yang akan terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota.
“Hal tersebut terjadi karena akibat dari tunda bayar terhadap pekerjaan dan pembangunan fisik serta anggaran OPD yang belum lunas terbayarkan. Terkait masalah THL ini, Fraksi Gerindra meminta kepada Bupati untuk menyikapi hal tersebut secara bijaksana, karena THL yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Limapuluh Kota pada umumnya sudah menggantungkan hidupnya dengan honor bulanan yang mereka terima, akan tetapi di bulan ini mereka semua akan dirumahkan. Apakah hal tersebut bisa dikatakan sebagai penzaliman terhadap THL tersebut?” ujar Khairul Apit. (dst)