PADANG, KP – Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan lambatnya proses pengerjaan tol Padang- Pekanbaru di wilayah Padangpariaman merupakan tanggungjawab Gubernur Sumbar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah ini.
“Tol itu proyek strategis nasional yang merupakan program presiden. Sekarang yang jadi persoalan lambatnya pengerjaan tol adalah pembebasan lahan,” kata Supardi saat diskusi dengan wartawan di Padang, Rabu malam (4/1).
Menurutnya, persoalan pembebasan lahan merupakan tanggungjawab gubernur, sementara bupati dan walikota hanya sebagai eksekutor saja.
“Penugasan untuk pembebasan lahan dilakukan gubernur tanpa meminta persetujuan DPRD. DPRD hanya melakukan pengawasan terhadap langkah yang diambil gubernur,” ujarnya.
Spardi menegaskan, DPRD Sumbar mendorong agar proyek itu berjalan sesuai rencana karena jalan tol itu vital dalam membangun perekonomian Sumbar.
“Sumbar akan semakin ketinggalan jika tol ini tidak juga rampung. Sebab, kalau akses jalan lancar akan dapat memutar roda perekonomian,” ulasnya.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Sumbar saat ini nomor enam dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Hal itu mengindikasikan daerah ini semakin tertinggal.
“Saya yakin tidak ada satupun orang Sumbar yang menolak tol. Kelemahan pemprov hanya soal komunikasi dengan masyarakat,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Sumbar memiliki hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dapat dibawa ke provinsi lain. Pendistribusian akan semakin lancar dengan adanya jalan tol.
“Selama ini kita belum fokus menyelesaikan tol,” ucapnya.
Sebelumnyam Presiden Joko Widodo tak dapat memastikan kapan selesainya tol dari Pekanbaru menuju Padang Pariaman saat meresmikan Tol Bangkinang, Rabu (4/10). Presiden mengingatkan, tol Pekanbaru-Bangkinang tersambung dengan Jalan Tol Lingkar Luar Pekanbaru.
“Sehingga, Dumai-Pekanbaru-Bangkinang akan sambung terus ke arah Padang. Selesainya kapan? Saya tidak bisa bicara karena memang masih panjang,” ujar Presiden Jokowi. (fai)