PADANG, KP – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Nofrizon menilai, pembangunan hotel pada komplek Taman Budaya Sumatra Barat (Sumbar) pantas untuk didukung.
Dukungan tersebut harus mencantumkan sejumlah catatan, diantaranya memberikan ruang bagi seniman untuk tampil, dan berdampak positif terhadap perekonomian.
Politisi Demokrat itu saat diwawancarai, Jumat (6/1) mengatakan, meski pembangunan hotel di Taman Budaya masih dalam tahap wacana, namun secara pribadi saya setuju terhadap hal itu.
Ia menegaskan, konsep pembangunan harus dilihat dengan jangka panjang, jika itu memberikan dampak positif terhadap banyak sektor seperti kesejahteraan seniman, pendapatan daerah hingga peningkatan wisatawan, kenapa harus ditolak.
“Pembangunan hotel itu harus menyediakan tempat pertunjukan yang representatif, termasuk penunjang pertunjukan dari lampu hingga sound system. Tidak hanya itu, tempat seniman berlatih dan berproduksi juga harus ada,” katanya.
Dia mengatakan, Sumbar bukan daerah industri, namun pariwisata dan kebudayaan merupakan komoditas andalan untuk mendatangkan pemasukan daerah, dengan adanya hotel di kawasan Taman Budaya dan menyediakan ruang bagi seniman, diharapkan dapat memperkuat sektor pariwisata.
Ia mengatakan, dalam melakukan pembangunan atau kerja sama, Pemprov Sumbar juga tak perlu meminta izin DPRD Sumbar jika ingin bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembangunan hotel tersebut.
Dalam hal ini DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan yang mereka miliki serta membuat penganggaran untuk hal tersebut.
“Wacana ini harus diberi ruang agar dapat didiskusikan secara bersama, sehingga pembangunan ini dapat terwujud dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” kata dia.
Ia menjelaskan, dirinya bersekolah di sekolah kesenian dan semasa muda menghabiskan waktu di Taman Budaya sedari muda dan terlibat sejumlah kegiatan kesenian.
Menurut dia, saat ini peminat teater merupakan mereka yang bersekolah di bidang kesenian baik mahasiswa ISI Padang Panjang, UIN, Unand atau Sendratasik UNP.
“Berbeda dengan dulu, teater ini diminati masyarakat luas dan saya dulu terlibat menjual tiket teater tersebut. Jika ada hotel ini, kita minta mereka menyediakan lokasi agar teater ini dapat dinikmati dan ruang pameran bagi seniman. Hotel ini juga dapat memberikan subsidi kepada UPTD Taman Budaya nantinya,” katanya.
Sementara disisi lain, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, mengalihfungsikan Taman Budaya menjadi kawasan komersial bertentangan dengan SK Gubernur sendiri, yang salah satu poinnya adalah menuntaskan pembangunan gedung kebudayaan sesuai dengan perencanaan awal, sebagaimana telah dirintis oleh Gubernur sebelumnya.
Bagi Gerindra, buka masalah pembangunan hotel dan investasinya, tapi jangan di kawasan Taman Budaya yang memiliki sejarah dan filosofi yang panjang terkait pengelolaan, pembinaan aktivasi kesenian dan kebudayaan.
“Pembangunan hotel ini berpotensi memberengus aktivitas kesenian dan menghentikan atraksi seni pertujukan lintas generasi. Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta dan mendesak Gubernur Sumbar, untuk menghentikan rencana pembangunan hotel berbintang di kawasan Taman Budaya tersebut,” jelasnya.
Terpisah Gubernur Sumbar, Mahyeldi sebelumnya mengatakan, wacana pembangunan hotel ini melanjutkan apa yang dilakukan DPRD dan BPK dalam optimalisasi aset.
“Ada pansus aset dan kita semua bisa tindaklanjuti. Kita lakukan perencanaan dan ini masih awal serta belum menjadi keputusan, karena anggaran belum ada. Kita buat FGD untuk meminta masukan dari berbagai pihak akan hal tersebut,” katanya. (fai)