PARIAMAN, KP – Pembangunan berkelanjutan iklim merupakan isu yang penting bagi pemerintah daerah saat ini. Perubahan iklim berdampak pada berbagai sektor, termasuk kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.
Untuk itu, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumbar mendorong Pemkab Padang Pariaman untuk komitmen dalam isu ini dengan pertemuan Lokakarya Perumusan Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan Iklim yang Inklusif yang diselenggarakan pada tanggal 5-6 April 2023 melalui program Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA), Truntum Padang Hotel.
Dalam kegiatan ini, Rudi Rahmat selaku Asisten I Setdakab Padang Pariaman yang mewakili Bupati menjelaskan, kegiatan lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari SK Bupati Padang Pariaman Nomor 84/KEP/BPP/2023 tentang Kelompok Kerja Pembangunan Berkelanjutan Iklim Padang Pariaman.
Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan komitmen bersama yang ditindaklanjuti melalui program kerja yang melibatkan semua OPD yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
Lebih lanjut, Rudi Rahmat menyampaikan bahwa bencana tidak bisa dihindari, begitu juga dampak dari perubahan iklim.
Terlebih, Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah penyangga pangan untuk Sumbar dan sekitarnya. Berharap aksi daerah ini adalah aksi nyata yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Semua OPD memiliki program yang saling berkaitan satu sama lainnya. Keuangan Daerah Defisit bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa.
Adanya konsorsium bersama PKBI Daerah Sumbar melalui program VICRA tentunya sangat membantu pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Apriwan selaku narasumber yang juga merupakan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Andalas menegaskan, bahwa perubahan iklim di dunia saat ini menjadi “obrolan” yang masuk ke berbagai isu lainnya. Tentunya hal ini harus ada “kolaborasi global” untuk isu perubahan iklim dari level nasional hingga lokal. Karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030.
Tentunya upaya untuk mencapai target tersebut adalah dengan mengimplementasikan RAD-PBI di setiap daerah, dan harapannya Kabupaten Padang Pariaman merupakan Daerah Percontohan yang telah melakukan Perumusan Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan Iklim yang Inklusif.
Lebih lanjut, Apriwan menjelaskan bahwa dokumen ini berisi kebijakan dan program yang terintegrasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam, serta meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga Kabupaten Padang Pariaman Tangguh dalam menhadapi bencana iklim yang ada di daerah.
Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rudy Repenaldi menekankan pentingnya perhatian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Hendaknya hal tersebut masuk ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Selama ini masih jarang pembicaraan membahas isu ini, padahal dampaknya sangat besar. Ke depan ini perlu menjadi perhatian dan dimasukkan ke dalam dokumen RPJMD,” kata Rudy.
Dia menegaskan, kelompok kerja Pembangunan Berketahanan Iklim yang Inklusif Kabupaten Padang Pariaman yang sudah dibentuk melalui SK Bupati Padang Pariaman Nomor 84/KEP/BPP/2023 harus serius membahas isu tersebut. Hal itu untuk membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam mengendalikan perubahan iklim mulai dari mitigasi, adaptasi dan resiliensi. (fai)