PARIAMAN, KP – Pemko Pariaman menerima 63 unit bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun 2023 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bantuan itu merupakan usulan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal. Serahterima bantuan BSPS itu dilakukan di balairung rumah dinas walikota, Minggu (26/3).
Walikota Pariaman Genius Umar menjelaskan, beberapa waktu lalu dirinya mengadakan pertemuan dengan anggota DPR Muhammad Iqbal di Jakarta untuk meminta bantuan khusus pembangunan di Kota Pariaman melalui program BSPS.
“Dalam pertemuan itu, saya meminta agar masyarakat Kota Pariaman bisa mendapatkan program BPPS dari Kementerian PUPR. Alhamdulillah, Kota Pariaman kali ini menerima program bedah rumah dari pemerintah pusat melalui usulan Bapak Iqbal sebanyak 63 unit, “ ungkapnya.
Tidak hanya melalui anggaran Kementerian PUPR, Genius Umar juga berinisiatif agar bantuan itu bisa diterima masyarakat Kota Pariaman lengkap. Caranya adalah dengan meminta OPD terkait untuk berpartisipasi aktif, seperti Dinas Perkim LH dan Baznas yang membantu untuk septic tank dan air bersih.
“Untuk kelengkapan lainnya, kita juga menggandeng PLN dan meminta keterlibatannya dalam sambungan listrik,” ujarnya.
Ia mengakui, saat ini masih banyak masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah menempati rumah tidak layak huni. Untuk itu, wako berusaha akan memberikan bantuan. Namun semua butuh proses.
“Untuk tahap awal, Kota Pariaman baru mendapat 63 unit dan kita akan terus usahakan untuk tahap berikutnya agar mendapat bantuan lagi,” ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal dari Fraksi PPP mengatakan, program BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni.
“Bantuan BSPS tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam penyediaan rumah yang layak huni. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sehat dan aman. Setiap rumah yang memperoleh bantuan program BSPS mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta/unit, yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja. Semua dana akan masuk langsung ke rekening penerima bantuan, namun tidak bisa diuangkan tetapi hanya bisa mengambil barang di toko bangunan yang ditentukan,” papar anggota DPR dari dapil Sumbar II itu.
Pihaknya berusaha agar bantuan itu berkelanjutan sehingga semua masyarakat yang masuk kategori berpenghasiulan rendah bisa mendapatkan bantuan BSPS.
“Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas hidup dan berdampak positif bagi kesejahteraan. Bagi yang belum mendapatkan bantuan ini, jangan bersedih karena saya akan selalu berusaha agar masyarakat ekonomi rendah bisa hidup dan menempati rumah layak huni, ” ujarnya. (mas)