PADANG PANJANG, KP – Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024 mesti memperhatikan isu strategis nasional hingga regional di Provinsi Sumbar. Hal itu disampaikan Walikota Padang Panjang Fadly Amran pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang, di Hall Lantai III Balaikota, Senin (20/3).
Adapun Isu strategis nasional di antaranya keberlanjutan sumber daya alam, meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan naiknya kebutuhan pangan, efektivitas pengelolaan ekonomi, transformasi struktural berjalan lambat, dan revolusi industri 4.0 serta ekonomi digital.
“Ini perlu kita pahami bersama karena mempengaruhi isu strategis bagi Kota Padang Panjang. Termasuk memperhatikan isu stategis provinsi,” kata Wako Fadly.
Lebih lanjut dijelaskannya, isu strategis Kota Padang Panjang saat ini yaitu optimalisasi pembangunan manusia, upaya peningkatan daya saing daerah, optimalisasi tatakelola pemerintah daerah, dan optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup.
“Upgrading usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga sangat penting, terutama meningkatkan usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha kecil menjadi usaha menengah. Pada 2024 ini penting untuk menjadi perhatian,” ujar Wako Fadly seraya berharap pelaku UMKM naik kelas.
Pemerintah bersama masyarakat, sebutnya, harus bisa menjawab semua tantangan dengan menjadikan musrenbang sebagai momentum untuk merumuskan peluang yang ada.
“Kunci keberhasilan kita yaitu inovasi, kerja sama, komitmen, dan kerja keras,” tuturnya.
Sementara, Ketua DPRD Mardiansyah berharap lahir gagasan cemerlang terhadap peningkatan sumber daya manusia, terciptanya kesempatan kerja, peningkatan perekonomian, dan pelayanan publik pada musrenbang tersebut.
“Diperlukan dukungan semua pihak, sumbang saran, inovasi, informasi dan keterlibatan pada kegiatan perencanaan ini. Kami akan selalu mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah agar tercipta check and balance demi kebaikan Kota Padang Panjang ke depan,” ujarnya.
Turut hadir unsur forkopimda, anggota DPRD Puji Hastuti, ninik mamak, dan stakeholder terkait. (mas)