DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya melahirkan komposisi anggaran yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini tercermin dalam pandangan fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2026 dalam rapat kerja di Gedung DPRD Sumbar, baru-baru ini.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Zaksai Kasni menekankan bahwa KUA-PPAS 2026 harus selaras dengan tema pembangunan daerah, yakni Penguatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.
“Dokumen KUA-PPAS jangan hanya sebatas narasi, tetapi harus menjadi arah politik anggaran yang memastikan kesejahteraan rakyat Sumbar,” ujarnya.
Golkar juga menyoroti pentingnya digitalisasi pajak, optimalisasi aset, dan reformasi BUMD agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Gerindra melalui ketuanya, Khairuddin Simanjuntak, meminta agar target makro ekonomi dalam RAPBD 2026 disesuaikan dengan kondisi riil, termasuk tingkat pengangguran dan kemiskinan.
“Belanja modal harus diperkuat karena di situlah pembangunan sarana dan prasarana publik bisa diwujudkan,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB, melalui Sri Kumala Dewi, menyoroti perlunya perluasan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah yang masih tertinggal. Dengan proyeksi belanja daerah mencapai Rp6,1 triliun, fraksi ini menilai Pemprov masih memiliki ruang untuk menggali sumber pendanaan alternatif yang inovatif.
Fraksi NasDem melalui Erick Hamdani menilai dokumen KUA-PPAS 2026 telah cukup mengakomodasi kebutuhan pembangunan. Namun, ia mengingatkan pentingnya efisiensi, transparansi, dan belanja yang berorientasi pada hasil.
Fraksi Demokrat lewat Doni Harsiva Yandra menegaskan bahwa KUA-PPAS harus menjadi kompas politik anggaran, bukan sekadar dokumen teknokratis.“Setiap kebijakan anggaran harus transparan, akuntabel, efisien, dan efektif,” ucapnya.
Fraksi PAN melalui Lastuti Darni mendorong restrukturisasi belanja dengan memperbesar porsi untuk sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Ia juga menekankan perlunya menekan belanja hibah serta mendorong optimalisasi PAD melalui BUMD dan digitalisasi pajak.
Pada rapat paripurna yang digelar Jumat (19/9), DPRD Sumbar bersama Pemerintah Provinsi secara resmi menyepakati Rancangan KUA-PPAS Tahun 2026. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa pembahasan fokus pada asumsi makro ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mengacu pada RPJMD 2025–2029, potensi keuangan daerah, dan prioritas nasional.
“APBD 2026 harus menjadi instrumen nyata untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dokumen formalitas,” tegas Muhidi. (*)