Home » KUA-PPAS 2025 Akomodir Kebijakan Peralihan Kepemimpinan Hasil Pilkada 2024

KUA-PPAS 2025 Akomodir Kebijakan Peralihan Kepemimpinan Hasil Pilkada 2024

WAKIL KETUA DPRD SUMBAR SUWIRPEN SUIB PIMPIN RAPAT PARIPURNA

Redaksi
2 menit baca

WAKIL Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Suwirpen Suib memimpin rapat paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025, Rabu (10/7).

Dalam arah muatan KUA-PPAS 2025 akan mengakomodir pemenuhan target kinerja pembangunan daerah dan antisipasi peralihan kepemimpinan hasil Pilkada tahun 2024.

Suwirpen mengungkapkan, KUA-PPAS 2025 memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), karena akan menjadi kebijakan transisi peralihan kepimpinan daerah hasil Pilkada 2024 dengan kepala kaerah yang menjabat sekarang.

“Kebijakan anggaran tahun 2025 akan menjadi transisi dari perubahan periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang dilaksanakan gubernur yang menjabat sekarang. Jadi dengan RPJMD gubernur Pilkada 2024, pada tahun 2025-2030 akan sejalan dengan periodesasi RPJPD Sumbar tahun 2025-2045,” katanya.

Dia mengatakan, banyak kebijakan anggaran yang harus diakomodir dalam KUA-PPAS 2025, baik kebijakan untuk pemenuhan target kinerja gubernur sekarang maupun kebijakan anggaran untuk antisipasi peralihan kepemimpinan daerah hasil pilkada 2024.

Dia menyebut, penyusunan KUA-PPAS 2025 semakin kompleks, karena target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 harus diselaraskan dengan 45 indikator utama yang menjadi base line dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang akan menjadi pedoman RPJMD.

Dia mengingatkan, dalam proses penyusunan KUA-PPAS harus berhati-hati dalam kebijakan anggaran yaitu penetapan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD. Dalam dua tahun terakhir, proyeksi pendapatan daerah pada APBD awal, dikurangi kembali pada perubahan APBD.

Diakhir tahun, target yang ditetapkan juga tidak tercapai. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap belanja yang sudah direncanakan dengan memperkirakan penerimaan daerah, banyak tidak terlaksana.

Dia menyebut beberapa persoalan yang terjadi dalam penyusunan APBD Sumbar dalam beberapa tahun terakhir, yaitu data pendukung yang tidak valid, kebijakan yang kurang tepat serta kinerja OPD yang rendah. Kondisi tersebut, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan KUA-PPAS 2025.

“Agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan APBD 2025. Maka diharapkan penetapan proyeksi pendapatan daerah perlu memperhatikan dan mencermati target yang ditetapkan,” katanya

Dia menyebut, pada 2025 mendatang, kita sudah menggunakan pola baru dalam pemungutan pajak daerah khususnya pada pos PKB, BBNKB dan MBLB yang sudah menggunakan pola opsen sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah..

“Substansi pokok dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025 terkait kondisi makro daerah, kebijakan pendapatan belanja serta pembiayaan yang diusulkan pada tahun 2025 sejalan dengan target kinerja pembangunan daerah,” katanya.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dalam kesempatan itu juga menyampaikan, KUA-PPAS merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman, arah dan prioritas alokasi anggaran untuk mewujudkan pemenuhan layanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada 2025 akan difokuskan pada pencapaian tema pembangunan yang telah dirumuskan dalam RKPD. Hal itu dengan memperhatikan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap yang diikuti dengan pemerataan pembangunan.

Selain itu juga untuk mendukung penyelenggaraan peralihan kepemimpinan dan pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah serta pencapaian target kinerja kepala daerah. (*)

Jangan Lewatkan