PADANG PANJANG, KP — Pemerintah Kota Padang Panjang mengalokasikan anggaran sebesar Rp410,8 miliar untuk memulihkan wilayah terdampak bencana melalui rencana kerja tiga tahun ke depan.
Komitmen pembangunan kembali yang lebih baik ini ditegaskan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, dalam rapat koordinasi finalisasi dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (8/1). Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas dampak besar banjir dan longsor yang melanda kota ini pada akhir November tahun lalu.
Anggaran jumbo tersebut direncanakan bakal mengalir dalam tiga tahap hingga 2028 dengan porsi terbesar senilai Rp369 miliar pada tahun pertama.
Wawako Allex menjelaskan bahwa fokus jangka pendek tahun ini adalah membangun rumah tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan memperbaiki akses layanan dasar serta infrastruktur yang rusak parah. Strategi ini bukan sekadar memperbaiki apa yang rusak, melainkan meningkatkan ketahanan wilayah agar lebih kuat menghadapi ancaman bencana di masa depan.
Kebijakan tegas juga diambil dengan menetapkan zona merah atau wilayah yang tidak boleh lagi didirikan bangunan, terutama di sepanjang bantaran Sungai Batang Anai. Pemko Padang Panjang memilih opsi relokasi bagi warga yang selama ini bermukim di kawasan berisiko tinggi tersebut untuk memutus siklus bencana berulang.
“Kami menekankan kebijakan strategis berupa relokasi permukiman di kawasan berisiko tinggi serta penetapan zona merah di bantaran Sungai Batang Anai guna mencegah bencana berulang,” ujar Allex sebagai bentuk penegasan atas langkah keamanan warga.
Besarnya kebutuhan dana ini menuntut kolaborasi lintas sektor karena kapasitas keuangan daerah yang terbatas. Dari total kebutuhan Rp410,8 miliar, Pemkot mengandalkan sokongan dana pusat melalui APBN sebesar Rp381,6 miliar, serta dukungan dari APBD provinsi dan kemitraan dunia usaha.
Keterbatasan fiskal daerah membuat Allex berharap adanya keringanan dalam penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat agar proses pemulihan tidak terhambat. Ia ingin dokumen perencanaan ini menjadi tiket masuk untuk mendapatkan dukungan pendanaan yang kuat dari berbagai kementerian demi kesejahteraan masyarakat.
Bencana yang terjadi pada 27 November 2025 memang meninggalkan luka mendalam dengan catatan 45 korban jiwa dan belasan orang yang masih dinyatakan hilang. Kerusakan pun meluas menyentuh 17 sektor, mulai dari pemukiman, fasilitas sosial, hingga sektor ekonomi produktif.
Kondisi ini membuat Sekretaris Utama BNPB, Rustian, meminta agar seluruh data kerusakan divalidasi dengan akurat agar bantuan tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa pembangunan kembali harus memegang teguh prinsip keamanan maksimal bagi masyarakat.
“Prinsip membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman harus benar-benar diterapkan,” kata Rustian. (mas)