PADANG, KP – Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang. Rapat ini dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Padang, Andree Algamar, didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Didi Aryadi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (15/5).
Andree Algamar menyampaikan bahwa tujuan dari rapat ini adalah untuk memantau dampak musibah bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Barat terhadap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Padang.
“Bencana alam pekan lalu menyebabkan kerusakan jalan di lembah Anai dan tanah longsor di Sitinjau Laut. Jalan ini merupakan akses utama untuk bahan pokok masuk ke Kota Padang. Kita harus bertindak cepat untuk mengantisipasi gangguan pasokan di masa mendatang. Rapat ini diadakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi saat ini agar kita dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat,” ucap Andree.
Selanjutnya, Andree menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat, kondisi ketersediaan bahan pokok seperti beras, cabe, telur, bawang, daging, gula, minyak goreng, dan lainnya di Kota Padang masih dalam kondisi aman dan terkendali. Begitu juga dengan harga-harga bahan pokok tersebut yang masih relatif stabil.
“Namun, beberapa komoditi mengalami kenaikan harga seperti cabe rawit merah, telur ayam, sayuran sawi, dan wortel. Oleh karena itu, kami meminta kepada dinas terkait untuk mengambil langkah mitigasi guna mengatasi hal ini. Kita harus menghindari kelangkaan dan inflasi yang dapat terjadi akibat situasi ini,” tambah Andree Algamar.
Di samping itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi, menginformasikan bahwa saat ini Kota Padang memiliki stok beras sebanyak 2.200 ton, bawang merah 61 ton, bawang putih 41 ton, cabe besar 69 ton, cabe rawit 64 ton, daging sapi 53 ton, daging ayam 257 ton, gula pasir 207 ton, dan minyak goreng 240 ton.
Rapat ini dihadiri oleh Perwakilan Bank Indonesia, Bulog, Kepala Dinas Pangan dan Biro Perekonomian Sumbar, Badan Pusat Statistik (BPS) Padang, Inspektur, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang. (*/nda)