PASAMAN BARAT, KP – Ramai di media sosial terkait porsi makan dan snack yang diterima anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Pasaman Barat. Seperti yang dialami KPPS di Kecamatan Luhak Nan Duo.
Salah seorang anggota KPPS di Kecamatan Luhak Nan Duo yang tidak bersedia disebutkan namanya, Selasa (30/1), mengungkapkan dirinya bersama anggota KPPS lainnya mengikuti bimtek di aula Kampus Yappas, Minggu (28/1). Saat itu, porsi makan bagi peserta bimtek dianggap tidak wajar. Pasalnya porsinya begitu sedikit dan lauknya sangat kecil. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mendapat sayur.
“Nasinya memang nasi kotak, namun porsinya sangat sedikit. Kalau porsi segitu harganya hanya Rp10 ribu,” ujarnya.
Hal itu dinilainya tidak wajar, apalagi mereka saat itu mengikuti bimtek sejak pagi hingga sore.
“Kalau untuk makan dengan kegiatan satu hari, porsi segitu tidak pantas. Sebagian dari kami terpaksa membeli nasi kembali di luar karena memang porsinya tidak cukup untuk kami makan siang,” sebutnya.
Selain itu, waktu makan siang juga sangat terlambat. Mereka baru mendapatkan nasi pada pukul 14.00 WIB.
“Sudah porsinya sedikit, ditambah waktu makannya terlambat. Menurut kami hal ini perlu jadi perhatian karena nantinya kami akan bekerja penuh pada hari pencoblosan, tentu kesehatan kami juga perlu diperhatikan,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, bimtek itu dihadiri sekitar 200 orang KPPS dari tiga nagari, yakni Nagari Pujorahayu, Ophir, dan Giri Maju.
Terpisah, Sekretaris KPU Pasaman Barat Zaidi ketika dikonfirmasi mengatakan, sekretariat KPU Pasaman Barat tidak ikut dalam hal pengadaan konsumsi bimtek tersebut.
“Kami hanya membuatkan RAB untuk masing-masing kecamatan. Sedangkan pengadaannya kami serahkan sepenuhnya kepada PPK dan PPS di masing-masing kecamatan,” katanya.
Ia juga menyebut, saat ini anggaran untuk KPU masih belum cair, akan tetapi proses tahapan harus tetap berjalan. Sehingga, PPK dan PPS diminta untuk mencarikan solusi terhadap hal tersebut.
“Kami salut terhadap PPK dan PPS, walaupun anggaran belum cair namun kegiatan dapat berjalan,” ujarnya.
Terkait permasalahan ini, pihaknya telah memanggil ketua PPK yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.
“Dari keterangan yang disampaikan, pengadaan nasi makan siang diserahkan kepada pihak ketiga karena belum ada anggaran langsung. Namun untuk ke depan, ia menyebut sudah mengganti tempat pemesanan nasi agar tidak terulang hal yang sama,” jelas Zaidi.
Ia menegaskan, sebelum ini pihaknya juga sudah menyampaikan kepada seluruh PPK dan PPS agar tidak bermain dengan anggaran apalagi mengurangi hak KPPS.
“Sejak jauh-jauh hari kita ingatkan kepada seluruh jajaran PPK dan PPS agar tidak bermain dengan anggaran agar tidak terjadi persoalan yang dapat menyebabkan terganggunya proses pemilu yang sedang berjalan,” tukasnya.
Sementara itu, saa dikonfirmasi, Ketua PPK Kecamatan Luhak Nan Duo belum memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan. (rom)