PADANG, KP – Tim gabungan yang terdiri dari Pemprov Sumbar, Pemkab Tanah Datar, Kementerian ATR/BPN, BWS Padang, BKSDA KLHK, dan Forkopimda Sumbar, memasang plang peringatan di Lembah Anai untuk menegakkan aturan tata ruang di kawasan tersebut.
Pemasangan plang dilakukan di dekat Masjid Hidayatullah, di depan bangunan rangka baja yang terbengkalai (Rest Area & Hotel PT HSH) dan tidak jauh dari kawasan pemandian Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung, baru-baru ini.
Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Ditjen PPTR ATR/BPN Ariodilah Virgantara mengatakan, plang peringatan itu dipasang sebagai tindak lanjut dari sanksi administratif yang sudah dikenakan sebelumnya terhadap pemilik bangunan di sepanjang kawasan tersebut.
Ia menegaskan, pemilik bangunan diminta melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan yang tidak berizin tersebut. Jika tidak dipenuhi, maka sanksi lebih tegas akan dikenakan.
Diketahui, proses penertiban pemanfaatan ruang di Kawasan Lembah Anai sejatinya telah berlangsung sejak 2018. Pada Mei 2024, pemerintah berencana mengeksekusi bangunan yang melanggar, termasuk Kafe Xakapa dan Rest Area & Hotel PT HSH. Namun, ‘eksekusi’ alam melalui banjir bandang lebih dahulu terjadi. Pasca-banjir bandang, pemerintah berkomitmen menertibkan sisa bangunan yang melanggar di kawasan Lembah Anai untuk menghindari kerugian nyawa dan harta benda.
Dengan sanksi ini, pemerintah berharap dapat memberikan efek jera bagi pemilik bangunan tidak berizin lainnya. Kementerian ATR/BPN mengapresiasi ketegasan Pemprov Sumbar dan Pemkab Tanah Datar dalam menegakkan aturan secara berkelanjutan di Kawasan Lembah Anai.
“Kami minta seluruh masyarakat untuk bersama-sama secara konsisten menjaga Kawasan Lembah Anai,” kata Ariodilah, dikutip dari laman resmi Pemprov Sumbar, Jumat (7/6).
Sementara, Kadis Kominfotik Sumbar Siti Aisyah, juga mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di kawasan Lembah Anai untuk mematuhi aturan demi keamanan dan keselamatan. (mas)