AGAM, KP – Bupati Agam Andri Warman menyampaikan nota jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Nota jawaban ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD di aula utama DPRD, Senin (5/8).
Dalam nota jawaban tersebut, Bupati Andri Warman merespons pandangan umum fraksi-fraksi, termasuk Fraksi Partai Gerindra yang menyoroti pemulihan pasca bencana beberapa bulan lalu. Bupati menjelaskan, Pemkab Agam telah melakukan penanganan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB selama masa tanggap darurat.
“Pemkab Agam juga mengajukan proposal rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana,” ujarnya.
Ia berharap melalui dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, infrastruktur yang rusak dapat segera diperbaiki sehingga aktivitas masyarakat bisa pulih kembali.
Selain itu, Bupati Andri Warman juga menyetujui pandangan Fraksi PPP terkait penyusunan perubahan APBD 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Pemkab Agam 2024.
Ia juga merespon pertanyaan Fraksi PPP tentang alokasi anggaran perubahan APBD 2024 yang berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan ekonomi.
“Pada rancangan perubahan APBD 2024, alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai Rp670,5 miliar atau 39,9 persen dari APBD,” terangnya.
Sedangkan untuk sektor kesehatan, alokasi anggarannya adalah Rp410,8 miliar atau 45 persen. Untuk sektor ekonomi, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung, anggaran tersebar pada sebagian besar perangkat daerah.
“Fokus anggaran di sektor perekonomian adalah untuk pengendalian inflasi serta harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” jelas Andri Warman. (rzk)