PADANG, KP — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergerak cepat menuntaskan penanganan dampak banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir November 2025 lalu. Hingga awal Januari 2026, Pemprov Sumbar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp24.259.970.000 kepada 13 kabupaten dan kota terdampak guna mempercepat pemulihan layanan dasar dan pemenuhan kebutuhan darurat masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menyatakan, total bantuan keuangan yang terkumpul dari berbagai pihak telah melampaui angka Rp50 miliar. Dukungan ini merupakan wujud solidaritas nasional yang datang dari Presiden RI sebesar Rp20 miliar, kontribusi 59 pemerintah daerah se-Indonesia senilai Rp26,4 miliar, serta donasi dari BUMN, lembaga sosial, dan masyarakat umum yang mencapai Rp4,6 miliar.
“Prioritas utama kami adalah keselamatan warga dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Kekuatan besar dari solidaritas nasional ini memastikan masyarakat terdampak tetap terlindungi di tengah masa sulit,” ujar Mahyeldi dalam keterangannya, Jumat (2/1).
Berdasarkan rincian penyaluran, Kabupaten Agam menerima alokasi terbesar yakni Rp4,1 miliar, disusul Kota Padang dan Kabupaten Solok masing-masing senilai Rp3,4 miliar. Daerah lain seperti Padang Pariaman, Pasaman Barat, Tanah Datar, hingga Pesisir Selatan juga menerima kucuran dana dengan nilai bervariasi sesuai tingkat kerusakan.
Selain bantuan ke daerah, Pemprov juga mengucurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp8,1 miliar kepada OPD teknis seperti BPBD dan Dinas Sosial untuk penanganan logistik serta perbaikan infrastruktur vital.
Mahyeldi menegaskan bahwa seluruh pengelolaan bantuan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pemulihan berjalan berkeadilan, sehingga sarana umum segera berfungsi kembali dan masyarakat dapat bangkit menjalani kehidupan secara bermartabat pascabencana. (mas)