PADANG, KP – Sebanyak 232.315 pekerja di Kota Padang masih belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, mayoritas berasal dari sektor informal seperti pengemudi ojek, pedagang kecil, hingga pekerja lepas.
Data tersebut menjadi perhatian Wali Kota Padang Fadly Amran yang mendorong dunia usaha ikut berperan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita tidak ingin pekerja berisiko tinggi justru tidak mendapatkan perlindungan saat mengalami kecelakaan atau sakit,” ujarnya saat bertemu pimpinan perusahaan di Padang, Senin (4/5).
Saat ini, baru sekitar 138.299 pekerja yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Padang sendiri telah mengintervensi dengan membiayai perlindungan bagi 10.103 pekerja rentan melalui APBD.
Ke depan, jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga 37.648 pekerja. Fadly menilai, keterlibatan sektor swasta menjadi kunci untuk memperluas cakupan perlindungan, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah.
“Saya mengajak perusahaan untuk mengarahkan sebagian program CSR guna membantu perlindungan pekerja rentan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Afrialdi, menyebut target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Padang ditetapkan sebesar 32 persen dari total pekerja. “Capaian saat ini masih sekitar 25 persen, sehingga masih ada gap yang harus dikejar,” jelasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan cakupan perlindungan tenaga kerja di Kota Padang dapat meningkat, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi pekerja sektor informal yang selama ini rentan. (red)