PADANG, KP — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memastikan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2026 tidak mengalami pemotongan.
Kebijakan ini diambil Pemerintah Pusat sebagai bentuk dukungan khusus terhadap percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumbar, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir tahun lalu.
Kepastian tersebut diperoleh usai Gubernur mengikuti rapat koordinasi daring bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dari Istana Gubernuran, Rabu (21/1).
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menegaskan pembatalan rencana pemotongan TKD tahun 2026 bagi tiga provinsi terdampak bencana guna menjamin ketersediaan ruang fiskal bagi pemulihan infrastruktur dan sosial-ekonomi masyarakat.
“Kebijakan ini diambil Pemerintah Pusat untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di daerah terdampak, termasuk Sumbar. Alokasi TKD kita disetarakan dengan besaran tahun sebelumnya tanpa pengurangan,” ujar Mahyeldi.
Berdasarkan data yang diterima, total TKD yang akan dikucurkan untuk Sumbar pada tahun 2026 mencapai lebih dari Rp2,63 triliun. Dana tersebut nantinya disalurkan kepada 19 kabupaten dan kota untuk membiayai berbagai program prioritas pascabencana, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan yang putus, normalisasi sungai, hingga penanganan warga di lokasi pengungsian.
Gubernur Mahyeldi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar mengoptimalkan pemanfaatan anggaran tersebut secara akuntabel. Ia menekankan bahwa meskipun tidak seluruh daerah terdampak secara fisik, namun dampak ekonomi bencana dirasakan secara luas di Sumbar, sehingga dana TKD harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan pemulihan hajat hidup orang banyak.
“Mendagri berpesan agar dana TKD ini dimanfaatkan secara optimal untuk percepatan pemulihan. Ini merupakan anggaran dengan fungsi penanganan bencana sehingga penggunaannya akan dikawal secara ketat. Jika ditemukan penyimpangan dalam pemanfaatannya, tentu akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Mahyeldi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, di antaranya Kepala BPKAD Sumbar Rosail Akhyari Pardomuan, Kepala Bappeda Zefnihan, serta Kepala Dinas Sosial Syaifullah, guna memastikan sinkronisasi perencanaan anggaran pemulihan segera berjalan. (mas)