Beras dan Rokok Jadi Beban Utama Warga Sumbar

Aktivitas warga di salah satu kawasan perdesaan di Sumatera Barat. BPS mencatat adanya lonjakan jumlah penduduk miskin di desa sebesar 4,22 ribu orang dalam enam bulan terakhir akibat kenaikan harga pangan dan beban biaya hidup.

PADANG, KP – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merilis laporan terbaru yang menunjukkan adanya ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Meski secara makro persentase penduduk miskin di tingkat provinsi menurun tipis menjadi 5,31 persen, namun jumlah penduduk miskin di desa melonjak signifikan dalam enam bulan terakhir.

Berdasarkan data periode September 2025, angka kemiskinan di perkotaan berhasil ditekan dari 3,91 persen menjadi 3,75 persen. Sebaliknya, persentase kemiskinan di perdesaan justru naik dari 6,93 persen pada Maret 2025 menjadi 7,03 persen pada September 2025. Hal ini berarti terjadi penambahan penduduk miskin di desa sebanyak 4,22 ribu orang dalam kurun waktu hanya setengah tahun.

Fenomena ini dipicu oleh dominannya faktor harga pangan terhadap Garis Kemiskinan (GK), yang sumbangannya mencapai 76,36 persen. Lonjakan harga bahan pokok memberikan dampak instan yang menjatuhkan masyarakat ke jurang kemiskinan. Adapun nilai Garis Kemiskinan di Sumbar pada September 2025 ditetapkan sebesar Rp776.517 per kapita per bulan, naik 6,40 persen dibandingkan periode Maret 2025.

“Beras menduduki urutan pertama dengan sumbangan mencapai 20,73 persen di kota dan bahkan lebih tinggi di desa yakni 25,29 persen,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Minggu (8/2).

Selain beras, rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap kemiskinan dengan angka lebih dari 12 persen, disusul oleh cabai merah dan telur ayam ras. Tingginya konsumsi rokok di tengah keterbatasan ekonomi dinilai memperberat beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Di luar urusan perut, biaya perumahan, bensin, dan pendidikan menjadi beban utama masyarakat kota. Sementara di desa, biaya kesehatan muncul sebagai salah satu dari lima faktor beban pengeluaran yang dominan bagi warga.

Meski secara jangka panjang sejak 2016 angka kemiskinan Sumbar memperlihatkan tren penurunan, lonjakan di wilayah perdesaan pada akhir 2025 ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan. (ak/*)

Related posts

Pemko Padang Gandeng MAP Aviation, Buka Peluang Karier Aviasi bagi Pelajar

Pemko Padang Perkuat Pengamanan Aset dan Kepastian Hukum

DPKH Sumbar Dorong Legalitas Usaha, Ratusan Pelaku Usaha Ikuti Sosialisasi Perizinan Gratis