PADANG, KP — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama dalam mempercepat pemulihan pascabencana yang bersifat multidimensional. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) di Padang, Kamis (29/1).
Gubernur menyatakan, dampak bencana di Sumatera Barat telah merusak berbagai sendi kehidupan, mulai dari sektor sosial, ekonomi, hingga keberlanjutan lingkungan. Mengingat kompleksitas tersebut, penanganan pascabencana tidak boleh lagi dilakukan secara sektoral atau parsial oleh masing-masing instansi.
“Penanganan pascabencana di Sumatera Barat tidak bisa dilakukan secara sektoral. Konsultasi publik ini menjadi momentum strategis untuk memastikan dokumen Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P) daerah tersinkronisasi dengan rencana induk nasional guna mencegah tumpang tindih program,” tegas Mahyeldi.
Sumbar secara geografis memiliki risiko bencana yang sangat tinggi karena berada di jalur Sesar Sumatra, berhadapan dengan zona subduksi megathrust, serta memiliki topografi pegunungan dengan curah hujan ekstrem. Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota telah merampungkan dokumen R3P dan menyerahkannya kepada BNPB pada awal Januari 2026.
Sinkronisasi ini diharapkan melahirkan instrumen pengarah yang efektif untuk menurunkan risiko bencana di masa depan. Fokus utama strategi pemulihan diarahkan pada validasi data kerusakan, pemulihan sosial ekonomi, serta kesesuaian analisis zona rawan bencana agar pembangunan kembali dilakukan di lokasi yang lebih aman.
“Kami ingin pemulihan di Sumatera Barat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan melalui kolaborasi tanggung jawab bersama. Rencana Induk PRRP harus mampu memulihkan kondisi masyarakat secara cepat dan bermartabat,” tambah Gubernur.
Kegiatan konsultasi publik ini dihadiri oleh Deputi Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretaris Utama BNPB, serta pimpinan OPD dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pemprov Sumbar berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil koordinasi ini secara konsisten agar setiap kebijakan pembangunan pascabencana berbasis pada keterpaduan rencana aksi dan kolaborasi multipihak. (mas)