PADANG, KP – Tidak tercapainya ketahanan pangan di Sumbar menjadi sorotan Ketua DPRD Sumbar Supardi, dalam rapat perdana bersama tim pakar, di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, pada Jumat lalu (16/2).
Menurutnya, alokasi anggaran APBD untuk sektor pertanian yang mencapai 10 persen belum sepenuhnya dioptimalkan.
“Dengan situasi ini, Tim Pakar DPRD Sumbar perlu melakukan studi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” kata Supardi selaku pemimpin rapat.
Ia menyoroti beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas ketahanan pangan, seperti Dinas Peternakan, Pertanian, dan Perhutanan.
“OPD-OPD tersebut harus melaksanakan program ketahanan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Dijelaskannya, alokasi 10 persen untuk sektor pertanian telah berjalan selama empat tahun APBD dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pihaknya berharap mendapatkan masukan dari Tim Pakar guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program yang digulirkan pemerintah daerah.
Tim Pakar terdiri dari berbagai bidang ilmu. Mereka diminta memberi masukan dalam membantu perumusan kebijakan pemerintahan daerah.
Sekretaris DPRD Sumbar Raflis menjelaskan, Tim Pakar DPRD beroperasi di bawah koordinasi sekretariat, sehingga tugas dan kegiatan mereka diarahkan sesuai dengan koordinasi sekretaris dewan.
“Semua harus berjalan dalam satu koordinasi yang komprehensif. Tugas diberikan sesuai dengan permintaan pimpinan dan aktivitas tim pakar dilakukan dalam kerangka tugas dan fungsi legislatif, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran,” bebernya. (fai)