PADANG, KP – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menekankan pentingnya percepatan penggunaan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumbar. Penegasan itu ia sampaikan setelah menyalurkan bantuan kepada pengungsi di SDN 02 Cupak Tangah, Minggu (30/11).
Muhidi mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran BTT dalam APBD setiap tahun untuk penanganan bencana alam. Dengan status tanggap darurat yang sudah ditetapkan, anggaran tersebut seharusnya bisa segera dipakai untuk membantu warga.
“Setiap tahun APBD memiliki pos BTT untuk penanganan bencana alam. Dengan status tanggap darurat yang sudah ditetapkan, anggaran itu harus bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Pada masa tanggap darurat, yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat benar-benar terlayani. Pemerintah daerah harus hadir untuk itu,” ujar Muhidi.
Ia menegaskan, percepatan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak harus menjadi prioritas hingga masa tanggap darurat berakhir.
Sementara itu, Pusdalops BPBD Sumbar memperbarui data korban bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah sejak 21 November. Hingga Minggu (30/11) pukul 09.00, jumlah korban meninggal tercatat 129 orang dan 86 orang masih hilang.
Jumlah pengungsi juga terus bertambah seiring meluasnya dampak bencana. Tercatat 9.410 warga terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi di berbagai posko di kabupaten/kota.
Secara keseluruhan, total warga terdampak mencapai 29.536 orang. Kerusakan rumah warga juga signifikan, yaitu 1.010 unit rusak ringan, 556 unit rusak sedang, dan 232 unit rusak berat.
Kerusakan fasilitas publik turut memperburuk kondisi masyarakat. Sebanyak 11 musala, empat fasilitas kesehatan, serta sejumlah jalan dan jembatan mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Lahan pertanian warga juga banyak terendam dan tertimbun, menimbulkan dampak lanjutan terhadap perekonomian masyarakat. (fai)