PADANG, KP – DPRD Sumbar meminta Gubernur Mahyeldi mengevaluasi kepala dinas yang tidak menjalankan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna pidato sambutan pertama Gubernur Sumbar periode 2025-2030, Senin (3/3).
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Zuldafri Darma menegaskan, pokir DPRD memiliki keterkaitan dengan program prioritas nasional, salah satunya dalam mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, program yang telah disusun dalam Pokir seharusnya menjadi bagian dari visi dan misi gubernur, bukan malah menjadi polemik antara eksekutif dan legislatif.
“Pokir DPRD seharusnya memperkuat program pemerintah daerah, bukan menjadi hambatan. Jika program-program ini diabaikan, maka jalannya pemerintahan tidak akan optimal,” ujar Zuldafri.
Senada, anggota DPRD dari Fraksi PPP, Nofrizon, menekankan pentingnya menempatkan kepala dinas yang kompeten sesuai dengan kapasitas dan bidangnya. Ia meminta gubernur lebih selektif dalam memilih pejabat agar program pembangunan dapat berjalan maksimal.
“Gubernur harus memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk benar-benar memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya. Jangan sampai ada kepala dinas yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya,” tegasnya.
DPRD berharap Gubernur segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas yang dinilai tidak menjalankan program dengan baik. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan semakin kuat agar pembangunan di Sumbar dalam lima tahun ke depan berjalan sesuai target yang telah dirancang. (fai)