PADANG, KP – DPRD Sumbar menyoroti pemotongan dana pokok pikiran (pokir) dewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk masyarakat.
Pemotongan yang dianggap tidak etis tersebut diduga terjadi di Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura. DPRD Sumbar meminta gubernur untuk menindak tegas pejabat dinas yang bersangkutan.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumbar Afrizal mengatakan, pemotongan alokasi pokir yang didedikasikan untuk masyarakat itu jumlahnya hampir mencapai 25 persen.
“Pemotongan tersebut alasannya untuk operasional tenaga keamanan dan cleaning service. Seharusnya itu diambil dari biaya tetap OPD. Mengapa dipotong dari pokir?” tukas Afrizal.
Ia mengungkapkan, pemotongan itu terjadi dua kali. Pertama dalam bidang perencanaan untuk Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan ada lagi pemotongan setelah itu di bidang pelaksanaan juga untuk CPCL.
“Total dana pokir anggota dewan yang dipotong hampir 25 persen. Kalau sekali kami masih bisa menerima. Kalau dua kali, apa yang akan diberikan untuk masyarakat lagi?” ucapnya.
Afrizal meminta dinas tersebut dievaluasi karena tahun lalu dinas itu juga tidak melaksanakan kegiatan pokir dewan. Ia menegaskan, anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat tidak seharusnya dipotong hanya untuk kegiatan internal dinas.
Sementara, Ketua Fraksi Demokrat Ali Tanjung mengatakan, jika kepala dinas yang menaungi program unggulan (progul) gubernur tidak mampu bekerja, seharusnya dievaluasi dan dicopot.
“Pokir itu untuk masyarakat, dialokasikan sesuai permintaan masyarakat. Jika tidak mampu bekerja, maka dicopot saja,” tegasnya.
Ia menekankan, jika masih dilakukan pemotongan berarti pejabat tersebut tidak memahami kebutuhan masyarakat dan harus dicopot.
“Pengajuan masyarakat untuk mendapatkan pokir sangat selektif. Belum waktu untuk mempersiapkannya yang butuh satu tahun. Jadi pemotongan ini sangat tidak etis,” pungkas Ali Tanjung. (fai)