PADANG , KP — Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar sepenuhnya mendukung percepatan swasembada pangan nasional sebagai bagian dari realisasi Program Unggulan (Progul) ke-2 RPJMD 2025–2030, yakni Gerak Cepat Sumbar Sejahtera menuju provinsi sebagai lumbung pangan nasional.
Komitmen itu ditegaskan Mahyeldi saat menjadi narasumber dalam Rakernas II Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Tahun 2025 di Palembang, Senin (14/7/2025). Ia menyambut positif Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang percepatan swasembada pangan, yang mendorong pengalihan status kepegawaian penyuluh pertanian dari daerah ke pusat.
“Kami menyambut baik Inpres ini dan siap mendukung serta memfasilitasi proses pengalihan kepegawaian penyuluh pertanian. Ini sejalan dengan arah pembangunan Sumbar sebagai lumbung pangan nasional,” ujar Mahyeldi.
Gubernur meyakini bahwa langkah ini akan memperkuat efektivitas gerakan pertanian di lapangan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Ia juga menyoroti peran vital penyuluh dalam lonjakan realisasi tanam padi dan jagung di bulan Juli 2025.
Gubernur meyakini bahwa langkah ini akan memperkuat efektivitas gerakan pertanian di lapangan dan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Pengalihan status penyuluh pertanian ke pusat diyakini akan memperkuat efektivitas gerakan pertanian di lapangan. Ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani,” tegas Mahyeldi.
Ia juga menyoroti peran vital penyuluh dalam mendorong realisasi target tanam di Sumbar. Menurut data yang disampaikannya, pada Juli 2025 terjadi lonjakan signifikan realisasi tanam padi dan jagung dibanding bulan-bulan sebelumnya.
“Target tanam padi tahun ini di Sumbar adalah 578.859 hektare. Hingga akhir Juni, realisasinya baru 9.038 hektare. Namun, pada Juli terjadi lonjakan sebesar 36.202 hektare, sehingga total realisasi mencapai 45.554 hektare. Hal serupa juga terjadi pada tanaman jagung. Ini semua berkat optimalisasi kinerja penyuluh di lapangan,” jelasnya.
Lebih jauh, Mahyeldi menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan pertanian di Sumbar tidak bisa dilepaskan dari misi besar pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berada dalam satu garis koordinasi dan komitmen yang sama.
“Kita tegak lurus dengan arahan Presiden dan siap mengawal serta memfasilitasi proses peralihan kepegawaian penyuluh pertanian demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.
Rakernas II Perhiptani ini menjadi momentum penting bagi para penyuluh untuk menyatukan langkah dalam rangka mendukung program-program strategis nasional, sekaligus memperkuat jaringan dan peran penyuluh sebagai garda terdepan dalam pembangunan pertanian Indonesia. (AD/ASDP)