PADANG, KP – Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Supardi menyampaikan hasil ekspos akhir tahun kinerja DPRD Sumbar sepanjang tahun 2023.
Dalam konferensi pers tersebut, Senin (18/12) di gedung DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan peningkatan produktivitas kinerja legislasi, yang menempatkan Sumbar di peringkat kedua dalam penyebaran informasi pemberitaan setelah DPRD DKI Jakarta.
Supardi didampingi Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung dan Sekwan DPRD Sumbar, Raflis menjelaskan, meskipun DPRD Sumbar hanya memiliki 253 orang pegawai, termasuk honorer, DPRD Sumbar berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan pada 2023.
Dalam fungsi legislasi, DPRD Sumbar berhasil menyelesaikan pembahasan sembilan Peraturan Daerah (Perda), meningkat dari tujuh Perda pada tahun sebelumnya.
Dalam hal publikasi pemberitaan, DPRD Sumbar menduduki peringkat kedua dengan lebih dari 15 ribu ekspos, setelah DPRD DKI Jakarta yang menduduki peringkat pertama. Jumlah kunjungan masyarakat ke DPRD Sumbar juga mencapai 10,287 orang.
“Meski kita tidak memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Pemprov, tapi kita tetap berupaya agar semua tugas berjalan dengan maksimal,” ungkap Supardi.
Supardi juga menyoroti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di DPRD Sumbar, dengan sebagian besar pegawai berusia 46-58 tahun.
Ia menekankan perlunya pembaharuan SDM yang lebih muda dan melek teknologi, mengingat hanya sedikit ASN yang berusia 20-35 tahun.
Selain itu, DPRD Sumbar membahas strategi peningkatan pendapatan daerah, terutama melalui sektor pajak. Rencananya, DPRD Sumbar akan meningkatkan pendapatan pajak dengan mengambil langkah-langkah dari Samsat di 19 kabupaten/kota di Sumbar.
Pembahasan juga mencakup pendapatan bagi hasil dari sektor sawit yang mencapai Rp28 miliar selama tahun 2023, dengan 80 persen dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan di sekitar kebun-kebun sawit.
DPRD Sumbar juga mengusulkan pembubaran PT Balairung Citrajaya Sumbar (PT BCS), Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumbar yang berkedudukan di Jakarta.
Di tempat yang sama Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung menyarankan, untuk melakukan lelang terbuka sebagai alternatif pembubaran. Selain itu, DPRD mengusulkan kerjasama dengan pihak ketiga terkait Novotel di Bukittinggi untuk memaksimalkan pemanfaatannya. (fai)