PADANG, KP — Wali Kota Padang Fadly Amran merespons kritik sejumlah anggota DPRD Kota Padang terkait penanganan kekeringan di beberapa wilayah pascabencana hidrometeorologi.
Ia menyampaikan apresiasi atas kritik tersebut, namun menegaskan pentingnya masukan yang disampaikan berdasarkan data valid dan fakta di lapangan.
Menurut Fadly, kritik dan masukan merupakan bagian dari kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penanganan pascabencana. Namun, ia menilai penyampaian kritik akan lebih konstruktif apabila didukung data yang akurat.
“Lebih kurang lima hari lalu Pemko Padang sudah menginisiasi rapat bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) dan Pemprov Sumbar untuk memetakan persoalan kekeringan. Hari ini, Alhamdulillah, Daerah Irigasi Lubuk Minturun yang menjadi kewenangan Kota Padang sudah teraliri air. Kemarin, bagian kanan DI Koto Tuo juga sudah dialiri air,” ujar Fadly Amran, Rabu (28/1).
Ia menjelaskan, Pemko Padang telah memetakan secara rinci titik-titik kekeringan di Kota Padang dan menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan dukungan kepada Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK).
“Total ada sekitar 264 titik kekeringan yang kami ajukan, by name by address. Sambil menunggu realisasi penanganan, Pemko Padang bersama stakeholder terus melakukan dropping air bersih. Hingga hari ini, sekitar 27–28 juta kubik air bersih telah disalurkan ke masyarakat,” jelasnya.
Fadly menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan saat ini bekerja dengan intensitas tinggi untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
“Kami yakin semua pihak bekerja all out, baik DPR RI, kementerian melalui balai, Pemprov, universitas, ormas, maupun relawan. Tentu ada pembagian kewenangan dan tupoksi, namun yang terpenting semangat kita sama, yakni segera pulih dari dampak bencana,” pungkasnya. (red)