PADANG, KP – Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengimbau Pemprov Sumbar dan pemda kabupaten/kota untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk dalam hal penyediaan anggaran. Hal itu dikatakannya mengingat intensitas bencana yang sangat tinggi belakangan ini menerpa Sumbar.
“Berdasarkan laporan yang kami terima, tahun 2023/2024 menunjukkan intensitas bencana yang sangat tinggi di Sumbar, terutama banjir, tanah longsor, dan gempa bumi,” kata Ashabul Kahfi, dalam keterangannya dikutip Selasa (9/7).
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terkait keterbatasan anggaran yang dimiliki BNPB untuk penanggulangan bencana di Sumbar. Oleh karena itu, ia mengimbau pemda untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk dalam hal anggaran. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting untuk meminimalkan dampak bencana.
“BNPB sudah berada di jalan yang benar dan bekerja sesuai perintah konstitusi, bahwa negara berkewajiban melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia di manapun berada,” ujarnya.
Politisi PAN itu juga menyatakan bahwa Sumbar patut bersyukur telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BNPB. Namun, ia mendorong agar UPTD itu dikembangkan menjadi sebuah balai besar, mengingat kebutuhan penanggulangan bencana yang mendesak di Sumbar dan Indonesia secara umum.
BNPB sendiri telah merencanakan pembangunan 7 balai besar, dan Sumbar akan menjadi salah satu pilot point mengingat intensitas bencana yang sangat tinggi di luar Jawa.
“Kita berharap dapat meningkatkan kesiapan dan efektivitas penanggulangan bencana di Sumbar, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BNPB dalam menghadapi tantangan kebencanaan di masa mendatang,” ujarnya. (mas)