TANAH DATAR, KP – Sebagai organisasi sosial yang bergerak dalam pengentasan masalah kesejahteraan di nagari, Karang Taruna diminta lebih aktif dalam menjalankan perannya. Pemerintah nagari juga didorong untuk memberikan perhatian lebih kepada organisasi ini agar tidak mati suri.
Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat, Mahdianur Musa mengatakan, pemerintah nagari sebenarnya diperbolehkan menganggarkan dana untuk mendukung kegiatan organisasi yang ada di wilayahnya. Namun, ia menegaskan pentingnya pengurus Karang Taruna menunjukkan eksistensinya terlebih dahulu.
“Pengurus harus aktif agar pemerintah nagari dapat merasakan manfaat dari keberadaan organisasi ini, terutama dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat,” ujarnya dalam Bimbingan Teknis Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Datar di Aula Bapelitbang, Selasa (10/12).
Mahdianur juga mengingatkan bahwa keberadaan Karang Taruna telah diatur oleh pemerintah pusat di bawah naungan Kementerian Sosial.
Sementara Ketua Karang Taruna Tanah Datar Benni Remon menambahkan, organisasi ini memiliki peran strategis yang manfaatnya nyata di masyarakat. “Kami terus mendorong pemerintah nagari untuk mengaktifkan kembali kepengurusan Karang Taruna, termasuk anggotanya, di setiap nagari,” ujarnya.
Saat ini, dari 75 nagari di Tanah Datar, baru 57 nagari yang memiliki kepengurusan aktif. Sekretaris Umum Karang Taruna Tanah Datar Budi Syaputra berharap pemerintah nagari lebih berperan dalam mendorong generasi muda untuk bergabung dan mengaktifkan organisasi ini.
“Keaktifan pengurus dan anggota Karang Taruna sangat penting untuk mendukung program sosial di nagari masing-masing,” katanya.
Di tempat yang sama, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Tanah Datar Aslamudin mengingatkan, Karang Taruna tidak hanya fokus pada kegiatan olahraga dan kesenian. “Bidang sosial, khususnya terkait Potensi Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Suyanto menekankan pentingnya kreativitas dalam menjalankan program. “Jangan hanya bergantung pada proposal. Organisasi harus bisa hidup mandiri dan menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintah dalam bidang sosial sesuai potensi nagari,” katanya.
Bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas pengurus Karang Taruna digelar selama dua hari hingga Rabu (11/12), menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Ketua Karang Taruna Provinsi, dan Kepala Dinas Sosial PPPA Tanah Datar. (nas)