PAINAN, KP – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah untuk lebih mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhidi mengungkapkan bahwa peluang PAD dari sektor budidaya ikan laut dan payau sangat besar, namun belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk menggali lebih dalam potensi tersebut agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.
“Peluang PAD dari budidaya ikan laut dan payau itu besar, namun belum tergarap maksimal. Kita perlu mencari solusi agar potensi ini dapat lebih dimanfaatkan,” kata Muhidi, usai meninjau UPTD BPBALP Sungai Nipah, Selasa (24/12).
Ia menambahkan, tujuan kunjungan ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh BPBALP dalam menjalankan fungsinya, baik dalam manajemen SDM, pemberdayaan masyarakat, maupun kebutuhan untuk pengembangan kedepannya. Semua ini, katanya, harus sesuai dengan prinsip mensejahterakan masyarakat.
Muhidi juga menyoroti tantangan di sektor PAD Sumbar, yang kini terbatas akibat keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Opsen Pajak, yang menyatakan bahwa 60 persen hasil pajak kendaraan bermotor akan dialihkan langsung ke daerah. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan PAD Sumbar sebesar Rp 1,3 triliun pada tahun 2025. “Jadi, semua potensi harus dimaksimalkan, termasuk dari sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan menjadi andalan untuk menambah pendapatan,” tegasnya.
Muhidi menyarankan agar BPBALP Sungai Nipah mencari peluang kerjasama dengan pengusaha jika alokasi APBD untuk sektor tersebut terbatas, asalkan dengan konsep yang jelas dan terencana. Dengan penambahan PAD, kesejahteraan masyarakat dan pegawai dapat terjaga.
“Kami akan koordinasikan dengan Banggar DPRD Sumbar dan TAPD pemerintah daerah agar anggaran untuk sektor ini dapat ditambah, dengan fokus yang jelas agar bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
Kedatangan Muhidi disambut oleh Kepala BPBALP Sungai Nipah, Lastri Mulyanti, yang menjelaskan bahwa komoditas yang dikembangkan oleh BPBALP mencakup ikan kerapu, kakap, lobster laut, dan udang vaname. Semua komoditas ini memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD. “BPBALP Sungai Nipah memiliki potensi yang besar, namun alokasi anggaran yang tidak signifikan menghambat pengembangannya,” ujar Lastri.
Lastri juga menambahkan bahwa ada 33 kelompok nelayan yang membudidayakan ikan kerapu dengan bimbingan dari BPBALP, dan kualitas ikan kerapu yang dibudidayakan sudah setara dengan kualitas ekspor. Setiap tahun, produksi ikan kerapu di BPBALP mencapai 33 ton, dan tidak ada kasus kegagalan panen berkat pembinaan yang dilakukan secara intensif.
Sementara itu, Alex, salah satu pejabat struktural BPBALP Sungai Nipah, menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia untuk pengadaan calon induk berbagai jenis ikan, termasuk ikan kerapu, sebesar Rp 514 juta. Tahun ini, target PAD BPBALP dipatok sebesar Rp 475 juta, namun realisasinya baru mencapai Rp 132 juta. “Semoga ada anggaran tambahan untuk budidaya ikan kerapu agar hasilnya lebih maksimal,” harap Alex. (fai)